DPP IPPI, Kemerdekaan Itu Kita Bicara Soal Kemanusiaan

JAKARTA – Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 pada tahun 2017 ini menjadi catatan penting bagi para pemegang kekuasaan di republic ini agar melihat NKRI tidak dalam cara pandang yang sempit, melainkan konteks kemerdekaan adalah soal hal-hal kemanusiaan yang dialami rakyat dan perlu diselesaikan. Demikian kata Ketua Departeman Humas dan Publikasi, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Persaudaraan Pemulung Indonesia (IPPI), Freni Lutrun ketika diwawancarai wartamaluku.com, kamis (17/8) usai dirinya mengikuti perayaan HUT RI ke 72 di Jakarta.

“Saya kira perayaan HUT NKRI ke 72 hari ini adalah momentum yang tepat untuk bagaimana kita merefleksikan diri sebagai anak bangsa bahwa apa yang sudah kita lakukan untuk negera dan rakyat hari ini. Kita bersenang-senang, berpesta ria di berbagai tempat mewah, tetapi harus diingat bahwa ada begitu banyak rakayat yang pada hari ini 17 Agustus 2017 mereka masih menderita dan menunggu keadilan itu terjadi. Inilah sebabnya mengapa saya katakan bahwa HUT RI adalah kita bicara konteks kemanusiaan”, tegas alumni Universitas Kristen Artha Wacana itu.

Fren Lutrun, Ketua Departemen Humas dan Publikasi DPP IPPI

Ia menambahkan, kondisi bangsa hari ini sangat berbeda dengan bebera tahun yang lalu. Pada tahun 2017 Indonesia benar-benar mendapat ujian besar tentang nasionalisme, dimana semua ini berakibat dari situasi politik nasional yang hampir melupakan identitas dan jati diri sebagai warga Negara yang beridiologi Pancasila. Pancasila mestinya ditanamkan dalam jiwa para negarawan baik dalam berpemerintahan maupun dalam politik praktis. Demikian halnya dalam konteks penegakan hukum. Penerapan Hukum haruslah mengedepankan asas-asas yang tidak bertentangan kepentingan banyak orang.

“Saya contohkan saja, di Papua, ada pelanggaran HAM berat terjadi disana. Adik dari salah satu Komisioner Komnas HAM dan beberapa warga menjadi korban akibat perilaku jahat para militer di tanah Papua. Ada perampasan tanah hak-hak warga Negara dan lainya. Kepastian hukum atas pengelolaan sumber daya mineral di Maluku misalkan masih menjadi buah bibir yang terus dibicarakan public hari ini. Dengan melihat situasi politik dan penerapan hukum di tahun ini, saya kira kita patut menginstrospeksi diri secara benar dan harus mengatakn secara jujur kepada rakyat. kita jangan sampai bersembunyi dibalik fakta-fakta dan berbagai fenomena sosial di masyarakat”, tegasnya.

Mengakhiri perbincangan dengan media, Organisasi yang dipimpin Natalius Pigai ini, kata Fren Lutrun, IPPI sebagai salah satu organ rakyat kecil akan mengambil bagian secara langsung dalam mengadvokasi persoalan sosial dan kasus-kasus hukum di daerah. Karena itu, kata Fren Lutrun, dirinya akan berupaya mengkonsolidasikan wilayah Maluku untuk kepentingan organisasi ini dalam konteks perannya terhadap rakyat kecil. [tim]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *