DPRD Maluku Minta BPBD Perbaiki Data Korban Gempa

Ambon, Wartamaluku.com – Sebelum melakukan penyaluran dana bencana gempa, DPRD Provinsi Maluku meminta BPBD Maluku maupun BPBD Kabupaten Maluku Tengah untuk memperbaiki data korban bencana gempa.

“Karena database Aliansi Pemuda masyarakat Amaria desa Liang terdampak masih belum semuanya terdata dengan baik,” demikian dikatakan Ketua Komisi III DPRD Maluku Anos Yermias usai rapat koordinasi bersama Masyarakat desa Liang Selasa 4/2/2020.

Menurutnya, masyarakat yang terkena bencana ini meminta agar mereka harus validasi data, agar seluruh RT di desa Liang dilibatkan.

“Keluhan ini baru liang ,kami tidak tahu yang lainnya mungkin Desa Waai , Tulehu ,Suli Tengah -Tengah kemudian pulau Haruku kita belum tahu”, ungkapnya

Namun, politisi Partai Golkar ini menyebutkan, sebelum dilakukan penyaluran pemerintah perlu melakukan evaluasi mengenai data korban penerima manfaat dari dana tersebut.

“Kami menganjurkan agar segera mempercepat sistem data yang terintegrasi agar supaya tidak ada lagi data yang tercecer atau korban terdampak namun tidak terdata,” tutur anggota DPRD dapil KKT – MBD ini.

Dikatakan, mekanisme pencatatan atau pendataan korban gempa, sebelumnya banyak menuai masalah, dan membuat pengolahan data menjadi terlambat bahkan memberi dampak pada konflik baru, antara masyarakat dengan struktur pemerintah pada tingkat desa maupun RT/RW setempat.

Hal itu karena ada beberapa dokumen yang sudah dimasukan ternyata ketika dicek kembali oleh korban tidak ada data yang mereka masukkan yang telah diserahkan ke pemerintah dari tingkat paling bawah hingga atas.

“Oleh karena itu, terkait dengan persoalan data pasti yang menjadi korban masyarakat kita di desa Liang atau tempat lain demikian juga di Kabupaten SBB Kairatu, agar mereka yang mengalami korban gempa harus mendapatkan haknya , mereka tidak meminta supaya terjadi gempa”, tandasnya.

“Kami berharap mudah-mudahan dengan masalah ini instansi teknis yakni, BPBD, PUPR, PKP melakukan pendataan tentunya harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. kita tidak bisa salahkan siapa-siapa soal ini. Mungkin ada data yang kurang atau double harus verifikasi.”tuturnya.

Karena itu mereka wajib diperjuangkan ,tetapi tentu kita tidak ingin saling menyalakan soal ini ,tadi melalui rapat ini kami desak seluruh OPD yang bermitra dengan komisi III ,segera berkoordinasi kebawah kita olah data itu dan verifikasi dan validasi penting untuk mengetahui kondisi rumah yang terdampak gempa 26 September lalu”. Harapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *