Ambon, Wartamaluku.com – Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Kim Davits Markus berkeinginan bahkan sudah siap melahirkan pemimpin Alternatif di MBD. Bukan melahirkan pemimpin balas dendam yang selama ini terjadi di bumi Kalwedo.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten MBD ini, mengakui, awalnya menyatakan hanya berpasangan dengan sang petahana pada pilkada MBD namun, setelah dipikirkan kembali Markus ingin maju untuk melahirkan pemimpin alternatif. Dan membuka ruang kepada siapa saja untuk berpasangan.
“Waktu itu saya memang nyatakan hanya mau berpasangan dengan petahana karena petahana berpeluang menang namun, saat itu saya belum cek bagaimana respon masyarakat di lapangan tentang peluang petahana. Demikian juga soal proses hukum PT Kalwedo yang tengah bergulir di Kejaksaan Tinggi Maluku nampaknya sangat mengkhawatirkan, sebab setelah saya mengikuti perkembangan proses yang ada nampaknya sangat riskan bagi posisi petahana”, Ungkap kepada media ini di Ambon, jumat, 17/01/2020.
Dia mengakui, dalam peryataan sebelumnya bahwa, dirinya berharap berpasangan dengan petahana. Namun berjalannya waktu politisi partai Gerindra ini karena rasa kecintaannya untuk bumi kalwedo maka dia siap bertarung.
“Awalnya saya berharap berpasangan dengan sang petahana. Namun, sebagai aktivis politik dan petarung politik saya begitu mencintai MBD sehingga, saya sejak proses awal saya tidak menutup komunikasi politik dengan kandidat lain untuk ikut bertarung maju dalam perhelatan Pilkada MBD september mendatang”, tuturnya.
Dikatakan, selain faktor tersebut Markus juga melihat ternyata diantara dua kubuh yakni bakal calon bupati Benyamin Noach dan Odie Orno saling menyerang.
“Selain faktor itu, ada hal yang melatar belakangi sikap saya untuk tetap ikut berproses yakni saya melihat antara kubuh yang pro pak Orno dan kubuh yang pro pak Noach telah terjadi turbelensi politik besar/serang menyerang bahkan konfliknya sudah merasuk hingga konflik pribadi, bahkan dengan munculkan kasus DAMKAR yang diduga melibatkan Odie Orno. Ini pun terkesan ada pihak tertentu yang ikut mendorongnya, sehingga bagi saya antara kedua pihak ini ke depannya tidak akan membawa dampak kedamaian di atas bumi kalwedo”, katanya.
Karena itu, politisi yang pernah bertarung ini pada Pilkada MBD periode sebelumnya mengajak pimpinan partai politik agar lebih jelih melihat persoalan tersebut.
“Dengan melihat hal ini saya merasa penting untuk mengajak pimpinan parpol di setiap tingkatan agar jelih melihat persoalan ini, demikian pun penting untuk mengajak rakyat MBD agar melahirkan pemimpin baru yang tidak terkontaminasi kepentingan emosional kelompok/pribadi serta kepentigan masa lalu, yang pada giliranya rakyat bahkan PNS – PNS menjadi korban sempurna, hal ini secara tidak langsung akan mencabik – cabik rasa persaudaraan di bumi kalwedo bila kelak salah satu di antara kelompok/kubuh ini menjadi pemenang pada perhelatan Pilkada nantinya”, tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan Markus, selain proses hukum tersebut dalam perkembangan Pemerintahan di masa Bupati sekarang tidak jauh lebih buruk dari Pemerintahan sebelumnya misalnya, tugas pertama Bupati setelah dilantik, yang setelah kembali ke MBD pada hari tugas pertama mesti yang dilakukan adalah recovari besar – besaran dalam lingkup Pemerintahan dalam kerangka pelayanan bukan melakukan mutasi besar besaran yang terkesan seperti balas dendam pasca berkuasa.
“Jadi menurut hemat saya sikap ini tidak lazim adalah sikap menuju perkuatan pondasi politis, bukan sikap pelayanan”, katanya.
Ditambahkan pula, persoalan yang sementara terjadi di MBD yakni kelangkaan BBM. “Belum lagi soal kelangkaan BBM di kota Tiakur yang per/ liternya mencapai angka 50 rb/liter (info media beberapa hari lalu) ada hal yang cukup menarik juga yakni saat pemakakan anggota DPRD 3 Periode hingga pemakaman alm. Kabag Hukum sehari lalu, pak Bupati tidak berada di tempat selaku Kepala Pemerintahan tetapi berada di Jakarta yang menurut sumber – sumber terpercaya, beliau sedang sibuk mengurusi rekomendasi partai untuk menuju ambisi politiknya yakni menciptakan pertarungan tunggal/melawan kotak kosong.
Selain itu, ada lagi satu hal yang cukup serius yakni memproses wakil bupati antar waktu.
“Satu lagi yang lebih serius, namun dilupakan dan hampir luput dari perhatian seluruh rakyat MBD yakni adanya semacam upaya sistematis dari bupati untuk tidak memproses Wakil Bupati Antar Waktu sebagai mana Amanat Undang – Undang yang mengamanatkn bahwa bupati di dampingi oleh seorang wakil bupati dalam menjalankn fungsinya”, ungkapnya. (WM/Tim).
