Ambon,Wartamaluku.com – Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar audiensi bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim”. Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang fokus pada isu lingkungan hidup (15/9), Agenda rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Fraksi PKS, Abdullah Asis Sangkala, menegaskan komitmen lembaganya (red.DPRD Provinsi Maluku) untuk memastikan setiap pembangunan di Maluku memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
“Kita menerima Bappenas dan NGO yang konsen masalah lingkungan, dan tentu banyak masukan bagi kami Dewan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan, pembangunan yang berorientasi rendah karbon, serta menjamin keberlanjutan di masa depan,” kata Sangkala.
Ia menambahkan, isu lingkungan seperti perubahan iklim, curah hujan ekstrem, gelombang laut tinggi, persoalan sampah, energi, hingga dampak aktivitas pertambangan kini menjadi perhatian serius masyarakat.
“Dewan harus punya komitmen kuat untuk memastikan pembangunan apapun yang dilakukan di Maluku tidak merusak lingkungan. Komitmen hari ini akan memberi manfaat jangka panjang bagi anak cucu kita agar bisa menikmati lingkungan yang sehat, sekaligus menopang sektor ekonomi, pertanian, dan perikanan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sangkala juga mengungkapkan adanya kerja sama antara pemerintah daerah dengan Low Carbon Development Initiative (LCDI) dalam penyusunan peraturan gubernur (Pergub) tentang pembangunan rendah karbon. DPRD, kata dia, siap mendukung proses sosialisasi Pergub, bahkan mendorong agar regulasi ini ditingkatkan menjadi peraturan daerah (Perda).
“Kalau dipandang perlu, peraturan gubernur ini harus ditingkatkan menjadi peraturan daerah agar komitmen pembangunan berkelanjutan bisa menjadi kesepakatan semua pihak di Provinsi Maluku,” jelas Asis.
Sementara itu, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Nizhar Marizi, menjelaskan bahwa dokumen rencana aksi iklim untuk Maluku telah rampung dan kini sedang dalam proses sinkronisasi serta harmonisasi di Biro Hukum pemerintah daerah.
“Program ini memang jangka panjang. Dampaknya juga kita lihat dalam jangka panjang, misalnya curah hujan yang sudah berubah polanya. Karena itu, petani juga perlu penyesuaian pola tanam agar tidak lagi mengalami gagal panen akibat hujan deras saat masa panen,” kata Nizhar.
Menurutnya, peningkatan kapasitas petani menjadi salah satu fokus utama program adaptasi iklim. Hal ini penting agar sektor pertanian dan pangan tetap bertahan di tengah perubahan cuaca ekstrem.
Audiensi ini diharapkan memperkuat sinergi multipihak dalam mewujudkan Maluku yang tangguh menghadapi perubahan iklim, sekaligus memastikan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi mendatang. WM/tim).
