Ambon,Wartamaluku.com – Perjuangan pemekaran Kepulauan Lease menjadi daerah otonomi baru (DOB) kini semakin menguat.
Sekretaris Konsorsium Lease, Saleh Watihelu, menegaskan bahwa pemekaran wilayah ini sudah menjadi harga mati bagi masyarakat Lease di mana pun mereka berada.
Menurut Watihelu, perjuangan ini tidak akan padam selama masih ada undang-undang yang memberikan ruang bagi daerah untuk dimekarkan.
“Perjalanan obor Lease tidak mungkin padam, dia tetap jalan, kecuali negara punya mau lain,” ujarnya, kepada wartawan di Ambon, Selasa (14/10/2025).
Dikatakan, daerah calon Kota Kepulauan Lease telah memenuhi seluruh syarat administratif, teknis, dan kewilayahan yang ditentukan pemerintah.
“Empat kecamatan yaitu kecamatan Saparua, kecamatan Saparua Timur, Pulau Haruku, dan Pulau Nusalaut sudah memenuhi syarat, termasuk 11 indikator teknis yang telah dikaji secara akademik,” jelasnya.
Menurutnya, Kepulauan Lease memiliki potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, perkebunan, dan pertanian yang bisa menjadi sumber utama pendapatan daerah ketika dimekarkan.
Dijelaskan pula, proses pemekaran saat ini tengah memasuki tahap pendekatan dan lobi-lobi politik, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Konsorsium Lease telah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Maluku Tengah tiga minggu lalu dan dalam waktu dekat akan bertemu Bupati Maluku Tengah untuk mendapatkan persetujuan daerah induk.
“Pada tingkat nasional, kami juga mendapat dukungan dari sejumlah tokoh Maluku asal Lease yang memiliki posisi strategis di partai politik maupun lembaga negara,” kata Watihelu, menyebut nama-nama seperti Decky Loupatty, Umar Lesy, Boy Sangaji, dan Boy Latuconsina sebagai figur yang mendukung perjuangan tersebut.
Ditempat yang sama, Ketua bidang dana Konsorsium Lease,, Yusuf Leatemia menambahkan, tujuan utama perjuangan pemekaran adalah untuk mensejahterakan masyarakat Lease, sekaligus memastikan generasi mendatang dapat menikmati hasil perjuangan hari ini. Ia menyoroti kondisi infrastruktur yang tertinggal, terutama di wilayah Saparua, yang selama puluhan tahun belum menikmati jalan aspal hotmix.
“Kita menginginkan agar Lease itu mekar, salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat. Selama ini Lease kurang diperhatikan. Desa Saparua saja baru menikmati pembangunan beberapa tahun terakhir, padahal sebelumnya jalan di sana penuh lubang bahkan sampai ditanami pisang karena masyarakat marah,” ujar Leatemia.
Karena itu, Ia berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah, agar masyarakat Lease dapat mempersiapkan seluruh dokumen sesuai aturan yang berlaku.
Leatemia juga berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku atas dukungan yang diberikan, namun meminta Kabupaten Maluku Tengah agar bersedia melepaskan Lease menjadi daerah otonom baru.
“Kita ingin mengatur pemerintahan sendiri agar kesejahteraan bisa dirasakan merata di tiga pulau itu. Ini bukan hanya untuk Maluku, tetapi juga bagi kemajuan nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Badan Saniri Kabupaten Maluku Tengah, Abdul Halim Tuhuteru, memberikan apresiasi atas perjuangan Konsorsium Lease.
Ia menilai, perjuangan pemekaran ini tidak sekadar memperjuangkan kepentingan lokal, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap sejarah dan nilai-nilai perjuangan bangsa yang lahir dari Kepulauan Lease.
“Tiga pulau ini yakni Saparua, Nusalaut, dan Haruku memiliki nilai historis besar karena menjadi asal tokoh-tokoh nasional seperti Pattimura dan Christina Martha Tiahahu. Kalau pemerintah pusat ingin memberikan penghargaan kepada Maluku, maka sudah sewajarnya mendukung pembentukan Kota Kepulauan Lease,” ungkap Tuhuteru.
Ia menambahkan, pemerintah pusat perlu melihat pemekaran dari sisi pemerataan pembangunan, bukan hanya fokus pada daerah Jawa dan Sulawesi.
“Perjuangan ini adalah amanat dari penderitaan rakyat. Sudah saatnya Lease berdiri sendiri demi kemajuan dan kesejahteraan bersama,” tegasnya. (WM/tim).
