Ambon, Wartamaluku.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Allan Lohy, menegaskan bahwa isu yang berkembang terkait posisi wakil gubernur dinilai tidak relevan dan justru berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
Menurutnya, siapa pun pejabat publik, termasuk wakil gubernur yang dinilai sebagai politisi senior, semestinya mampu menjaga etika komunikasi serta menahan diri dalam menyikapi berbagai dinamika pemerintahan.
Lohy menyampaikan pandangannya setelah merespons berbagai penilaian publik dan kelompok masyarakat yang menilai bahwa isu tersebut melemahkan legitimasi internal pemerintah. Ia menekankan bahwa apa yang berkembang saat ini tidak hanya menciptakan kegelisahan, tetapi juga memunculkan persepsi negatif mengenai soliditas pemerintahan.
“Banyak pihak atau masyarakat yang menilai wakil gubernur sebagai politisi senior, namun dianggap tidak mampu menahan diri dan menjaga etika komunikasi. Isu yang berkembang justru melemahkan legitimasi internal pemerintah dan menimbulkan kegelisahan publik tentang stabilitas pemerintahan,” ujar Lohy.
Bahkan, menurutnya, konflik internal seperti itu berpotensi memecah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengganggu fokus publik pada program pembangunan.
“Isu ini juga berpotensi memecah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga perhatian publik tersedot pada konflik internal dan bukan pada pembangunan,” tegasnya.
Lohy menegaskan bahwa pemerintah perlu segera meredam isu tersebut agar agenda pembangunan di Maluku kembali berjalan sesuai harapan masyarakat.
Karena menjaga stabilitas dan kepercayaan publik dinilai jauh lebih penting daripada memperpanjang polemik yang tidak produktif bagi pemerintahan”. Tuturnya
Politisi partai Gerindra ini menegaskan, dampaknya dapat menggerus kredibilitas pemerintah, padahal proses pembangunan membutuhkan stabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Hal ini di nilai sejumlah masyarakat, dan organisasi bahwa selalu terjadinya konflik internal dan pernyataan kontroversial justru menggerus kredibilitas pemerintah sehingga bisa menghambat upaya pembangunan yang butuh stabilitas dan kepercayaan publik” tutupnya (WM/tim).
