Oleh : Ivonne Weeflaar/Jurnalis
Ambon, Wartamaluku.com – Selama bertahun-tahun, sopi diperlakukan bukan sekadar sebagai barang terlarang, melainkan seolah-olah sebagai musuh negara. Ia diburu, dimusnahkan, dan dijadikan simbol kemerosotan moral, tanpa pernah dilihat sebagai bagian dari denyut hidup masyarakat Maluku, khususnya di beberapa daerah penghasil SOPI seperti Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah dan Pulau Seram.
Dalam situasi yang nyaris tanpa keadilan itulah, langkah Bupati MBD untuk mengangkat SOPI dari dapur rakyat menuju industri menjadi sebuah keberanian politik yang layak diapresiasi sekaligus menjadi tamparan keras bagi cara pandang lama Pemerintah Daerah Maluku.
SOPI bukan lahir dari keserakahan. Ia lahir dari keterbatasan. Di banyak desa pesisir dan kepulauan, ketika negara absen menghadirkan lapangan kerja, ketika akses pendidikan dan industri nyaris tak ada, SOPI menjadi salah satu sumber penghidupan yang bisa diandalkan.
Para penyuling tidak sedang membangun kerajaan bisnis; mereka hanya berusaha menyambung hidup, membeli beras, dan membiayai sekolah anak-anak mereka.
Namun ironisnya, alih-alih dibina, Pemda Maluku selama ini justru tampil sebagai algojo. Razia demi razia digelar, SOPI disiram, dibuang, bahkan dipertontonkan pemusnahannya seolah itu kemenangan moral. Yang jarang dipertanyakan: setelah SOPI disita, siapa yang bertanggung jawab atas dapur yang tak lagi mengepul? Siapa yang menggantikan uang sekolah anak-anak penyuling yang hilang bersama jerigen-jerigen itu?
Kebijakan ini tidak hanya kejam, tapi juga hipokrit. Karena fakta di lapangan menunjukkan, pelarangan dan penindakan tidak pernah mematikan SOPI. Produksi tetap berlangsung, konsumsi tetap terjadi, hanya saja kualitasnya tak terkontrol dan harga makin ditekan oleh pasar gelap.
Negara kalah, rakyat sengsara, tengkulak dan jaringan ilegal justru berjaya.
Di titik inilah langkah Bupati MBD menjadi relevan dan kontekstual. Dengan membuka ruang legalisasi dan industrialisasi SOPI, pemerintah daerah tidak sedang melegalkan kemabukan, tetapi mengakui realitas sosial dan berusaha mengaturnya secara manusiawi. Pendekatan ini jauh lebih beradab dibanding terus mengkriminalisasi kemiskinan.
Kritik terhadap SOPI sering dibungkus dengan dalih kesehatan dan moral. Namun pertanyaannya sederhana: apakah razia dan pemusnahan selama ini membuat masyarakat lebih sehat dan lebih bermoral? Atau justru melahirkan ketakutan, ketidakpastian, dan kemiskinan baru? Jika kesehatan benar-benar menjadi alasan, maka standar produksi, edukasi konsumsi, dan pengawasan adalah jawabannya—bukan pemusnahan sepihak.
Lebih dari itu, Pemda Maluku seolah lupa pada satu fakta penting: dari SOPI, banyak anak-anak Maluku disekolahkan. Dari SOPI, lahir generasi muda yang hari ini menjadi guru, perawat, pendeta, pastor, TNI, Polri, ASN, bahkan profesional di berbagai bidang. SOPI mungkin tidak tercatat dalam laporan APBD, tetapi jejaknya nyata dalam sejarah sosial Maluku. Menghapus SOPI tanpa menyediakan alternatif ekonomi sama saja dengan menghapus masa depan sebagian rakyatnya sendiri.
Belajar dari daerah lain, seperti Bali dengan arak tradisionalnya, menunjukkan bahwa minuman lokal tidak harus dimusuhi. Dengan regulasi yang tepat, ia bisa menjadi produk budaya bernilai ekonomi tinggi, mendukung pariwisata, dan meningkatkan pendapatan daerah. Pertanyaannya: mengapa Maluku selalu memilih jalan pemusnahan, bukan pembinaan?
Tentu, industrialisasi sopi bukan tanpa risiko. Karena itu, keberanian Bupati MBD harus diikuti kebijakan yang tegas dan berpihak. Jangan sampai sopi yang selama ini dihidupi rakyat kecil justru diambil alih oleh modal besar. Koperasi penyuling, UMKM lokal, dan komunitas adat harus menjadi subjek utama, bukan sekadar pelengkap administrasi.
Di sisi lain, Pemda Maluku juga harus berani melakukan refleksi. Sudah terlalu lama kebijakan dibuat dari balik meja, tanpa memahami denyut hidup masyarakat di pulau-pulau kecil. Mengatur tanpa empati hanya akan melahirkan perlawanan diam-diam dan ketidakpercayaan publik.
Langkah Bupati MBD adalah ujian arah pembangunan Maluku ke depan: apakah terus memelihara stigma dan kebijakan represif, atau mulai berdamai dengan realitas lokal dan mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi. Jika berhasil, sopi akan naik kelas—bukan hanya sebagai produk, tetapi sebagai simbol keberanian meluruskan kebijakan yang lama salah arah.
Karena pada akhirnya, persoalan sopi bukan soal mabuk atau tidak mabuk. Ini soal keberpihakan. Soal apakah negara hadir untuk memukul tangan rakyat kecil, atau menggenggamnya agar mereka bisa berdiri lebih tegak. Dan sejarah akan mencatat, siapa yang memilih membunuh penghidupan, dan siapa yang berani mengubahnya menjadi harapan. (**)
