Saumlaki, wartamaluku.com -Aksi demonstrasi Aliansi Tanimbar Raya (ALTAR) di depan Kantor Bupati Kepulauan Tanimbar mendadak memanas setelah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga terlibat dalam insiden yang memicu ketegangan di tengah massa aksi, Selasa siang.
Situasi yang awalnya tertib berubah tegang dalam hitungan menit, memaksa aparat keamanan turun tangan cepat untuk mencegah kericuhan meluas.
Kericuhan dipicu adu mulut di area pintu masuk kantor bupati. Dalam rekaman warga yang beredar, aparat terlihat menggiring dan membawa menjauh seorang pria berpakaian sipil yang disebut-sebut sebagai oknum PNS berinisial KB dari kerumunan massa aksi.
Langkah itu dilakukan untuk menghindari eskalasi, mengingat penyampaian aspirasi saat itu sudah berada dalam ranah pejabat berwenang, dan Sekretaris Daerah telah berada di lokasi untuk menemui para pendemo.
Oleh karena itu, Tindakan cepat aparat berhasil meredam situasi, meski sempat terjadi teriakan dan desakan dari massa yang tersulut emosi.
Sejumlah saksi mata menyebut suasana berubah drastis tanpa diduga.
“Awalnya aman dan massa hanya menyampaikan tuntutan. Tiba-tiba situasi panas, orang-orang kaget karena ketegangan muncul mendadak,” ujar seorang warga yang berada di lokasi.
Aparat langsung membentuk barikade untuk memisahkan kerumunan dan mengendalikan massa. Langkah pengamanan dinilai krusial untuk mencegah demonstrasi berubah menjadi kekacauan terbuka yang bisa membahayakan peserta aksi maupun pegawai pemerintahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun instansi tempat oknum ASN tersebut bertugas. Dugaan keterlibatan aparatur negara dalam situasi ricuh di ruang publik pemerintahan ini pun menjadi sorotan, karena terjadi di tengah penyampaian aspirasi masyarakat secara terbuka.
Aksi ALTAR sendiri membawa isu strategis yang menyentuh jantung tata kelola pemerintahan daerah. Massa menuntut:
Transparansi penuh dari Bupati dan OPD terkait mengenai data rinci utang pihak ketiga, termasuk nama kontraktor pekerjaan yang telah serah terima.
Audit investigatif oleh Inspektorat Daerah dan BPK terhadap SKPD yang memiliki utang besar dan diduga terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi.
Penolakan tegas terhadap praktik jual beli piutang dan pungutan liar oleh oknum yang memanfaatkan kondisi utang daerah.
Revisi mekanisme pembayaran utang agar lebih profesional, adil, transparan, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Untuk itu, Massa menegaskan tujuan mereka murni menyuarakan aspirasi publik, bukan menciptakan kerusuhan. Namun insiden ini menunjukkan betapa tipis batas antara demonstrasi damai dan ledakan emosi di ruang publik yang sensitif.
Peristiwa ini menjadi sinyal keras: ketika isu keuangan daerah, transparansi, dan kepercayaan publik bertemu dalam satu titik, satu percikan kecil saja bisa mengubah suhu politik lokal secara drastis.
Kini publik menunggu sikap resmi pemerintah daerah. apakah akan meredam situasi dengan keterbukaan, atau membiarkan bara kecurigaan terus menyala.(WM/tim)
