Ambon,Wartamaluku.com – Tim 5 penjaringan calon Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kabupaten/kota di Maluku menyerahkan dokumen pemetaan struktur kepengurusan calon sementara kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Maluku. Penyerahan dokumen tersebut berlangsung di Sekretariat DPW PKB Maluku pada Sabtu (7/3/2026).
Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Koordinator Tim 5, Abdul Manan Rahawarin, yang juga menjabat Wakil Ketua DPW PKB Maluku, didampingi anggota tim Novi Wailissa, di Sekretariat DPW PKB Maluku, Kota Ambon. Penyerahan dokumen diterima oleh Sekretaris Wilayah (Sekwil) PKB Maluku, Lukas Batmomolin, yang mewakili pimpinan wilayah.
Dalam dokumen pemetaan tersebut, Tim 5 berhasil menjaring sebanyak 70 nama bakal calon sementara Ketua DPC PKB untuk memimpin 11 DPC PKB kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Koordinator Tim 5, Abdul Manan Rahawarin, menjelaskan bahwa proses penjaringan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni pendekatan internal dan eksternal.
Pendekatan internal dilakukan dengan memetakan kader-kader PKB yang saat ini berada dalam struktur kepengurusan partai dan dinilai memiliki kapasitas, loyalitas, integritas, serta kelayakan untuk memimpin partai di tingkat kabupaten/kota.
Sementara itu, pendekatan eksternal dilakukan dengan menjaring sejumlah tokoh masyarakat yang dinilai memiliki pengaruh, popularitas, serta komitmen untuk bergabung dan memperkuat PKB, termasuk dalam upaya meningkatkan perolehan suara partai di daerah.
Menurut Rahawarin, daftar 70 nama tersebut masih bersifat bakal calon sementara dan masih terbuka peluang bagi nama-nama lain untuk diusulkan dalam forum Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB se-Maluku yang dijadwalkan berlangsung pada 11 April 2026.
“Pada prinsipnya semua bakal calon Ketua DPC PKB memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mengelaborasi kapasitas serta gagasan kepemimpinannya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPW PKB Maluku tidak akan melakukan intervensi dalam proses kompetisi tersebut. Penilaian terhadap para calon akan dilakukan secara terbuka, demokratis, dan sesuai dengan mekanisme organisasi partai.
Proses pemetaan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat konsolidasi organisasi PKB di Maluku sekaligus menyiapkan kepemimpinan partai di tingkat kabupaten/kota yang mampu meningkatkan kinerja dan elektabilitas PKB di daerah. (WM/yk)
