Bantuan Bencana Dipersulit, DPRD Maluku Gebrak Meja BNPB-RI

  • Whatsapp

Ambon, Wartamaluku.com – Anggota Komisi III DPRD Maluku geram tagal permintaan bantuan bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, dipersyaratkan dengan alasan administrasi terhadap dana siap pakai yang harus dipersiapkan terlebih dahulu.

Padahal pada menyampaikan aspirasi beberapa waktu lalu ke BNPB RI, bersama Dinas PUPR Provinsi, kabupaten/kota dan BPBD, sudah disampaikan terkait bencana di Maluku.

sehingga pertemuan kemarin hanya merupakan pertemuan pertemuan sebelumnya.

”Ketika menyampaikan beberapa waktu lalu kami bertemu dengan Direktur Darurat Bencana BNPB RI. Jelasnya ada dana siap pakai, namun harus ada pernyataan darurat dari kepala daerah dan tim reaksi cepat untuk melakukan,” tutur Wakil Ketua komisi III Frangkois Orno, via sambungan telepon, Jumat (29/7).

Dia mengaku, setelah kembali ke Jakarta, langsung langsung menggelar koordinasi (Rakor) dengan Dinas PUPR Maluku, kabupaten/kota, BPBD dan Dinas Pemukiman provinsi dan kabupaten/kota.

“Ketika rakor tersebut semua persyaratan yang diminta BNPB RI sudah kami penuhi,” akuinya.

Ironisnya, ketika komisi kembali bersama Kepala Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPBD Provinsi dan kabupaten/kota, Dinas perumahan provinsi dan kabupaten/kota, mendatangi BNPB, ternyata diterima salah satu kepala bagian di BNPB, pernyataannya lain lagi.

“Menyangkut dana siap pakai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
administrasi harus dipersiapkan terlebih dahulu,” tulis kesal.

Menyikapi pernyataan tersebut, anggota komisi III sontak ngamuk sambil gebrak meja pertemuan BNPB RI.

memprotes kebijakan yang seolah-olah diskriminatif terhadap Maluku, padahal kondisi wilayah sedang mereka bencana berturut-turut.

“Saya katakan bahwa kita bawa dokumen lengkap. Bahkan, kita bawa SK Gubernur. Nah, kalau ada dokumen belum lengkap akan kami lengkapi,” tutupnya.

Atau tidak, kehadirannya bersama instansi teknis terkait karena di Maluku darurat bencana yang dahsyat akibat curah hujan tinggi.

“Banjir dan longsor terjadi di Kabupaten/kota. Infrastruktur jalan dan jembatan serta tanggul rusak. Tapi, BNPB seolah-olah tutup mata bagi Maluku,” kesalnya.

Tak bisa disangkal, dengan membandingkan, bencana di Pulau Jawa, jika dilihat secara masif oleh media mendapat perhatian serius BNPB.

“Bahkan Kepala BPNB dan directornya turun langsung. Namun bencana sering terjadi di Maluku tapi tidak ada begitu serius bagi BNPB RI,” pungkasnya. (**)

Komentar Anda?

Pos terkait