Ambon,Wartamaluku.com – Bank Indonesia Provinsi Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan sistem digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Kota Ambon sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui elektronifikasi pelayanan publik.
Dukungan tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Dicky Afriyanto usai pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi bagi 650 agen pendamping bansos di Ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, Selasa (12/05/2026).
Menurut Dicky, Bank Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi digital, salah satunya melalui elektronifikasi bantuan sosial.
Ia menjelaskan, sistem penyaluran bansos kini mengalami perubahan dari pola tunai menjadi non tunai berbasis digital.
“Dulu bantuan sosial diberikan secara tunai, kemudian beralih menggunakan kartu, dan sekarang diarahkan menuju digitalisasi. Ini sangat baik, sehingga ke depan penyaluran bantuan sosial bisa dilakukan secara elektronik,” ujarnya.
Kegiatan Bimtek tersebut digelar selama dua hari melalui kolaborasi antara Bank Indonesia, Kementerian PAN-RB, dan Pemerintah Kota Ambon. Kota Ambon sendiri ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu daerah piloting atau percontohan program bantuan sosial non tunai di Indonesia.
Dalam pelatihan itu, para agen pendamping bansos diberikan penguatan kapasitas terkait mekanisme penyaluran bantuan, jenis bantuan sosial, hingga tata cara penyampaian informasi kepada masyarakat penerima bansos.
“Peningkatan kapasitas ini lebih diarahkan pada petunjuk teknis, mulai dari mekanisme penyaluran, jenis bantuan, hingga informasi penting yang harus dipahami para agen untuk mempermudah masyarakat penerima bansos,” jelasnya.
Dicky menambahkan, keberadaan agen pendamping sangat penting untuk memastikan masyarakat memahami sistem digitalisasi bansos sehingga proses penyaluran dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Karena itu, Ia berharap penerapan sistem digital tersebut mampu menciptakan proses penyaluran bantuan sosial yang lebih cepat, aman, transparan, dan efisien sekaligus mendukung percepatan transformasi digital pelayanan publik di daerah. (WM/yk)
