Ambon, Wartamaluku.com – BKKBN Gelar Workshop Pemantapan Menejemen Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) yang berlangsung di Santika Hotel Selasa (18/06/2019).
Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) pusat H Nofrijal SP MA mengatakan Alokasi pagu DAK KB terus mengalami peningkatan sampai dengan 2019, baik alokasi maupun jumlah kabupaten dan kota sasarannya. Perkembangan ini membuktikan betapa besarnya perhatian Pemerintah Pusat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Workshop ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran 2019.
Selain itu, Workshop ini sebagai forum evaluasi bersama antara Tim Pengendali DAK Sub bidang Keluarga Berencana (KB) atas Pelaporan DAK Sub bidang KB Tahun 2018 sekaligus untuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 yang lebih baik.
“Mengingat kegiatan-kegiatan strategis BKKBN berada di lapangan, maka tidak mungkin mampu hanya dilaksanakan oleh jajaran BKKBN sendiri, maka saya mengharapakan dukungan dan kerja sama dari para pemangku kepentingan dan mitra kerja, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, dan kota),” ujar Nofrijal.
Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, saat membuka acara tersebut mengharapkan pertemuan ini dapat memberikan persepsi yang sama antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga memastikan program dapat berjalan dan bermanfaat dengan baik.
“Selain itu, setiap pelaksanaan program dan kegiatan harus berorientasi pada hasil serta fokus kepada prioritas, target yang dicapai, dan dapat dipertanggungjawabkan,“ tandas Wagub
Plt Kepala BKKBN Provinsi Maluku Dra Renta Rego menjelaskan Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi dalam pelaksanaan Program Kependudukan,
Menurutnya, melalui Workshop Pemantapan Menejemen Kinerja dan Evaluasi DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran 2019 dan juga sebagai forum evaluasi bersama antara Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD-KB) Kabupaten/Kota. (**)