Ambon,Wartamaluku.com – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku mendorong penguatan sektor perikanan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Maluku.
Penguatan ketiga sektor tersebut dinilai penting untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan perekonomian daerah terhadap belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Rahmat Pratama, mengatakan struktur pertumbuhan ekonomi Maluku saat ini masih cukup dipengaruhi oleh belanja pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena pertumbuhan ekonomi yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah akan menghadapi keterbatasan ketika terjadi perubahan maupun penyesuaian anggaran pemerintah.
“Investasi maupun konsumsi pemerintah yang terbanyak masih berasal dari belanja modal pemerintah dari APBN maupun APBD. Jadi, belum memberikan dukungan yang banyak bagi pertumbuhan ekonomi karena memang masih digerakkan oleh belanja pemerintah,” ujar Rahmat, Sabtu (12/9/2026), di Kantor Gubernur Maluku.
Rahmat menjelaskan, berdasarkan lapangan usaha, terdapat sejumlah sektor yang memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Maluku. Di antaranya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, administrasi pemerintahan, serta perdagangan besar dan eceran.
Dari sejumlah sektor tersebut, pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Karena itu, sektor tersebut dinilai perlu terus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Rahmat menilai sektor perikanan Maluku belum berkembang secara maksimal, meskipun memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah.
Menurutnya, pengembangan sektor perikanan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana hasil perikanan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui pengolahan, pemasaran, hingga perluasan akses pasar.
Dengan adanya pengolahan dan hilirisasi, hasil perikanan tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah, tetapi dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
Optimalisasi sektor perikanan juga diyakini dapat memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya, termasuk mendukung pariwisata, meningkatkan pendapatan masyarakat serta membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Namun, sebagai provinsi kepulauan, Maluku masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sebagian komoditas pangan masih harus didatangkan dari luar daerah karena produksi lokal belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan.
“Memang Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan, sehingga harus mendapatkan banyak makanan dari luar provinsi. Tidak semua bahan pangan bisa dipenuhi dari Provinsi Maluku,” jelas Rahmat.
Karena itu, penguatan konektivitas antarpulau dan perdagangan menjadi salah satu hal yang dinilai penting. BI Maluku mendorong optimalisasi sistem distribusi agar rantai pasok pangan semakin efisien dan pasokan antarwilayah dapat berjalan lebih lancar.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu mengurangi biaya distribusi yang pada akhirnya dapat membantu menjaga stabilitas harga di masyarakat.
Selain sektor perikanan, UMKM juga menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian BI Maluku dalam mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Rahmat mengatakan, BI telah menyiapkan sejumlah program untuk mendorong UMKM agar tidak hanya bertahan sebagai usaha skala kecil, tetapi mampu berkembang dan naik kelas.
Program tersebut mencakup penguatan pembiayaan, korporatisasi UMKM, perluasan akses pasar, pencatatan keuangan, pendampingan, edukasi, serta digitalisasi.
“Untuk UMKM terdapat empat program besar, yaitu pembiayaan, korporatisasi, pasar dan perbankan, serta platform pencatatan keuangan dan pendampingan,” ungkap Rahmat.
Menurutnya, akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan UMKM. Namun, pembiayaan harus dibarengi dengan kemampuan pengelolaan usaha, pencatatan keuangan yang baik, penguatan kapasitas produksi dan akses pasar.
BI juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan daya saing produk.
Dengan masuknya UMKM ke ekosistem digital, pelaku usaha diharapkan mampu menjangkau konsumen yang lebih luas, tidak hanya di pasar lokal tetapi juga membuka peluang pasar antardaerah hingga nasional.
Sektor pariwisata juga dipandang memiliki peluang besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Maluku.
Kekayaan alam, laut, budaya, sejarah dan destinasi wisata yang tersebar di berbagai wilayah Maluku menjadi modal penting untuk mengembangkan sektor tersebut.
Pengembangan pariwisata dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha wisata, tetapi juga dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat, seperti transportasi, kuliner, UMKM, ekonomi kreatif, akomodasi dan perdagangan.
Sektor pariwisata juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat apabila dikembangkan secara terintegrasi.
Namun, Rahmat menilai pengembangan pariwisata membutuhkan dukungan yang lebih kuat, terutama dari sisi konektivitas, infrastruktur, kualitas pelayanan dan promosi.
Konektivitas menjadi faktor penting karena karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan membuat akses menuju sejumlah destinasi wisata masih menjadi tantangan.
Karena itu, pengembangan pariwisata membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, BI, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya agar potensi wisata dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, BI Maluku juga mencatat perkembangan inflasi di daerah.
Rahmat menyebut inflasi Maluku pada Agustus berada di angka 0,81 persen.
Menurutnya, pengendalian inflasi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan produksi dan distribusi komoditas pangan seperti cabai dan sayuran.
Kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan turut menjadi tantangan karena sebagian kebutuhan pangan masyarakat masih harus dipasok dari luar daerah.
Karena itu, penguatan produksi pangan lokal, konektivitas antarpulau dan kelancaran distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga.
Peningkatan produksi pangan lokal juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat.
Karena itu ke depan, BI Maluku bersama pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mempercepat transformasi sumber pertumbuhan ekonomi.
Potensi sektor perikanan, UMKM dan pariwisata dinilai perlu dioptimalkan agar mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Rahmat menegaskan, sinergi antara BI dan pemerintah daerah menjadi hal penting untuk memastikan sektor-sektor produktif tersebut dapat berkembang.
Penguatan sektor produktif diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas aktivitas dunia usaha dan pada akhirnya mengurangi ketergantungan ekonomi daerah terhadap belanja pemerintah.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Maluku ke depan diharapkan semakin ditopang oleh aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata oleh belanja pemerintah. (**)
