Ambon, Wartamaluku.com –Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Suanthie John Laipeny, menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus terjadi di Pulau Moa, Kota Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Ia menyebutkan bahwa dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut tidak beroperasi akibat persoalan pengalihan saham dan status lahan, sehingga berdampak langsung terhadap pasokan BBM bagi masyarakat. Ungkap Laipeny kepada wartawan di Gedung Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Jumat (18/07/2025).
Menurutnya, kelangkaan BBM terjadi di Kota Tiakur, Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dan turut berdampak pada pulau- pulau sekitarnya seperti Pulau Lakor dan Letti yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir ini.
Menurut Laipeny, SPBU di Tiakur berhenti beroperasi. Pertaman SPBU mengalami pengalihan kepemilikan saham, kedua SPBU dihentikan operasionalnya oleh pemerintah daerah karena berdiri di atas lahan milik pemda. Pemda sudah bersurat kepada pemilik untuk memindahkan lokasi SPBU.
Laipeny menyampaikan bahwa Pertamina telah menyatakan kesiapannya untuk memindahkan lokasi SPBU sesuai permintaan pemerintah daerah. Jika proses ini berjalan lancar, dua SPBU akan segera kembali beroperasi di Tiakur, yang diharapkan mampu mengurai antrean panjang dan mengatasi kelangkaan.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. “Jangan dipersulit. Pemerintah harus bantu percepatan izin agar investor bisa segera bangun dan operasikan SPBU,” ujarnya.
Terkait SPBU kompak satu harga di Pulau Lakor, Laipeny menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi SPBU yang aktif di sana. Ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada pihak yang menjual BBM dengan harga di atas ketentuan subsidi.
Sementara itu, untuk SPBU Diletti, Pertamina menginformasikan bahwa kendala administratif sudah diselesaikan dan dalam waktu dekat SPBU tersebut siap kembali beroperasi, meski distribusi BBM ke wilayah itu masih menghadapi kendala transportasi.
Laipeny juga mendesak Pemerintah Kabupaten MBD untuk segera mengajukan proposal ke Kementerian ESDM agar pembangunan depo mini dapat segera direalisasikan sebagai solusi jangka panjang.
“Kalau kita ingin hentikan kelangkaan dalam tiga sampai enam bulan ke depan, maka kita harus punya depo mini di Maluku Barat Daya,” tegasnya. (WM/tim).
