Ambon,Wartamaluku.com – Memasuki bulan Februari 2026, Provinsi Maluku mencatat laju inflasi lebih terkendali di angka 0,58% (mtm). Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, inflasi bulanan (month to month/mtm) sebesar 0,58 persen, lebih rendah dibandingkan Januari 2026 yang mencapai 0,75 persen.
Secara spasial, tekanan inflasi terutama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 1,21 persen (mtm) dan 0,30 persen (mtm). Namun demikian, kenaikan tersebut tertahan oleh deflasi di Kota Tual sebesar minus 0,72 persen (mtm). Ungkap Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Wahyu Indra Sukma, dalam rilis yang diterima media ini, Selasa (3/3/2026).
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Maluku tercatat sebesar 5,97 persen. Angka ini berada di atas rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy).
Realisasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan inflasi Januari 2026 sebesar 4,70 persen (yoy), serta melampaui inflasi nasional yang tercatat 4,76 persen (yoy).
Dijelaskan, inflasi Februari 2026 terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dengan andil masing-masing sebesar 0,26 persen dan 0,17 persen (mtm).
Pada kelompok makanan, kenaikan harga komoditas hortikultura menjadi pemicu utama, antara lain buncis, tomat, kacang panjang, dan sawi, dengan andil inflasi masing-masing 0,14 persen, 0,14 persen, 0,12 persen, dan 0,08 persen (mtm).
Peningkatan harga tersebut dipengaruhi kenaikan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), di tengah aktivitas panen yang secara struktural masih dalam kondisi normal.
Sementara itu, inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dipengaruhi kenaikan harga emas di pasar internasional. Lonjakan harga emas terjadi seiring meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Wahyu menyampaikan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi, khususnya melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Ke depan, pengendalian inflasi pangan akan diperkuat melalui sinergi TPID sepanjang 2026 dengan mengacu pada empat pilar utama pengendalian inflasi (4K), yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah tersebut meliputi penguatan kerja sama antar daerah dengan wilayah sentra produksi untuk menjaga pasokan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna meningkatkan keterjangkauan harga, serta pemantauan rutin stok dan harga bahan pokok untuk memastikan distribusi tetap lancar.
Selain itu, komunikasi lintas pemangku kepentingan juga terus diperkuat melalui penyampaian informasi harga dan pasokan kepada masyarakat guna menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.(*)
