Hasil Pengawasan Komisi IV DPRD Maluku Di Tiga Kabupaten/Kota

  • Whatsapp

Ambon, Wartamaluku.com – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan guna memastikan apakah target program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah sudah sesuai dan berjalan lancar atau tidak. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Ruslan Hurasan kepada wartawan digedung wakil rakyat Karpan Ambon, Rabu, (19/2/2020).

Menurutnya, Pengawasan terhadap program pembangunan yang dijalankan Pemerintah  Daerah, di Kabupaten/ Kota yakni Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara dan Kota Tual sudah berjalan baik.

Namun, kata Hurasan, dari hasil pengawasan tersebut, ada beberapa yang menjadi perhatian komisi,  salah satunya terkait dengan dana bergulir tahun 2019 yang diluncurkan Pemerintah Daerah  melalui Dinas Koperasi dan UMKM  Provinsi Maluku sebesar 1.3 miliar.

“Ketika kami turun langsung ke kelompok penerima contohnya di Kabupaten Kepulauan Aru ditemukan tidak sesuai dengan sasaran dan target, mestinya ada dua kelompok harus didorong ke KUR, karena mereka memiliki kapasitas untuk mendapatkan bantuan lewat KUR bukan dana bergulir”, ungkapnya.

Karena itu, diharapkan dana bergulir itu bisa mendorong ekonomi masyarakat terutama Usaha Kecil Menengah dibeberapa Kabupaten dengan pendekatan hasil – hasil bumi terutama dibidang perikanan.

“Hasil bumi di bidang Perikanan ini harus didorong oleh usaha kecil dan menengah dengan pemerintah daerah harus memperhatikan kembali kelompok usaha menengsh kecil yang ada”, tuturnya.

Menurutnya, khusus untuk Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual penyaluran dana bergulir berjalan dengan baik, dan kami cek langsung, ada kelompok dipasar dan itu dianggap tepat sasaran, karena sangat menyentuh sekali ekonomi masyarakat.”akuinya.

Selain itu, khusus untuk Dinas Pendidikan yang merupakan masalah klasik, telah ditemukan banyak sekali persoalan pendidikan terkait dengan pemerataan guru  dan kekurangan guru, terutama mata  pelajaran tertentu dibeberapa sekolah”, katanya.

Dikatakan, Sejak Kewenangan SMA/SMK dan SLB diserahkan ke Pemerintah Provinsi  banyak aset-aset infratruktur sekolah yang menjadi perhatian serius untuk diperhatikan.

Kalau kita lihat dana DAK besar, jadi harusnya menjadi prioritas terutama wilayah terpencil, guru dan infratruktur sekolah serta yang menjadi hak-hak mereka lebih diperhatikan secara baik.” ujarnya. (WM).

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *