Komisi II DPRD Promal Tinjau Kegiatan Fasilitas Pasca Panen di Kecamatan Letti

  • Whatsapp

Letti, Wartamaluku.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, lakukan peninjauan terhadap Kegiatan Fasilitas Pasca Panen dalam bentuk Alsin Corn Sheller dan Jaringan Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Timur yang dialokasikan lewat APBN untuk Kabupaten MBD di Kecamatan Letti, melalui Dinas Pertanian tahun anggaran 2022.

Tinjauan ini dilakukan melalui agenda pengawasan DPRD Provinsi Maluku, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Promal , Johan J. Lewerissa, Jumat (17/3/2023).

Lewerissa di sela-sela tinjauan mengungkapkan, Bantuan Corn sheller diberikan untuk 1 kelompok tani di Desa Nuwewang dan pompa menengah untuk 1 kelompok tani di Desa Tutukey.

Dikatakannya, untuk 1 unit corn sheller telah diterima langsung oleh para petani jagung di Desa Nuwewang, sejauh ini kondisinya masih dalam keadaan baik dan telah dimanfaatkan oleh petani tersebut. Sementara itu untuk paket pompa menengah di Desa Tutukey juga telah dimanfaatkan.

“Yang menjadi kendala adalah, paket pompa menengah di Desa Tutukey belum dilengkapi dengan profil tank. Mengingat untuk mengairi air dari sumur hingga dapat dijangkau oleh para petani dibantu dengan sollar Cell atau panel Surya sebagai sumber energi untuk mengaktifkan pompa tersebut. Selain itu, sumur yang dijadikan sebagai sumber mata air juga masih dalam keadaan terbuka. Artinya tidak dibangun atap untuk melindungi ranting maupun daun yang masuk ke sumur, tentu kondisi ini jika dibiarkan terlalu lama akan berdampak pada kualitas air dan gangguan lainnya,” jelasnya.

Politisi asal partai Gerindra ini mengatakan , setiap proyek yang dianggarkan lewat APBD. Sekalipun jumlahnya sedikit dan jauh di tingkat kecamatan. Namun harus tetap diawasi, sehingga apa yang telah dianggarkan dapat berguna serta bermanfaat bagi masyarakat.

Kedua proyek tersebut lanjutnya, merupakan proyek Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang penyalurannya lewat Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten MBD. Sehingga tahapan-tahapan inilah yang perlu kita kawal ketat penyalurannya.

“Setelah pengawasan ini , tentu kita akan berkoordinasi dengan Dinas terkait. Untuk membahas apa saja yang menjadi temuan kami di lapangan. Kita berharap, kendala-kendala yang masih dihadapi dapat segera tertangani, sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan secara baik oleh masyarakat,” tutupnya. (WM).

Komentar Anda?

Pos terkait