Ambon, Wartamaluku.com – Ketua Majelis Latupati Maluku, Reza Valdo Maspaitella, menegaskan konsolidasi seluruh negeri adat di Provinsi Maluku menjadi salah satu prioritas utama dalam program kerja kepemimpinannya pada periode 2026–2031.
Hal tersebut disampaikan Reza kepada wartawan usai dikukuhkan sebagai ketua Latupati Maluku yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).
Dikatakan, pihaknya telah menyiapkan program jangka pendek yang akan dilaksanakan dalam tiga hingga enam bulan pertama, di luar program kerja lima tahunan.
Menurut Reza, langkah awal yang akan dilakukan adalah mengonsolidasikan seluruh negeri adat melalui wilayah kabupaten dan kota di Maluku. Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk membangun komunikasi, memperkuat koordinasi, serta menyatukan seluruh raja dan pemangku adat.
“Pada tiga bulan pertama, kita akan melakukan konsolidasi seluruh negeri-negeri adat di Maluku melalui masing-masing wilayah kabupaten dan kota. Ini penting agar seluruh raja bisa saling mengenal dan membangun koordinasi,” ungkapnya.
Dijelaskan, konsolidasi tersebut menjadi fondasi penting agar berbagai program Majelis Latupati Maluku dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara bersama-sama.
Selain itu, penguatan komunikasi antarraja juga diperlukan untuk mempermudah penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing.
Menurutnya, apabila para raja di kabupaten dan kota tidak saling mengenal, koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan di negeri adat akan sulit berjalan secara maksimal.
Dalam kesempatan yang sama, Reza juga memberikan respons positif terhadap gagasan pemberdayaan anak-anak Maluku melalui program anak piara atau anak asuh yang dinilai dapat melibatkan berbagai tokoh dan pejabat yang pernah bertugas di Maluku.
Ia menilai gagasan tersebut sangat baik dan perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama Sekretaris Umum Majelis Latupati Maluku, Patih Maluku, serta Upulatu Maluku.
Menurutnya, tokoh-tokoh yang pernah bertugas di Maluku, baik dari unsur kejaksaan, kementerian/lembaga, TNI, Polri maupun pejabat lainnya, termasuk mereka yang kini telah bertugas di Jakarta, dapat diajak berpartisipasi menjadi orang tua asuh bagi anak-anak Maluku.
“Kenapa tidak kita mengajak mereka yang pernah datang dan bertugas di Maluku untuk memilih satu atau dua anak asuh, Dengan demikian, kita membangun kebersamaan dalam kasih, sekaligus menjaga hubungan persaudaraan dengan orang-orang yang pernah mengenal dan mengabdi di Maluku,” ujarnya.
Reza menambahkan, gagasan tersebut akan dikolaborasikan dan dibahas lebih mendalam agar dapat diterjemahkan menjadi program yang lebih konkret dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa peran raja-raja dalam pembangunan daerah harus selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan, perencanaan maupun tindakan nyata yang dilakukan pemerintah negeri harus berangkat dari kebutuhan masyarakat adat.
Menurutnya, raja tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pribadi atau kedudukan, melainkan harus menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat dan diwariskan melalui garis keturunan leluhur.
Karena itu, setiap komunikasi dengan investor, unsur politik maupun pihak lainnya harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat negeri.
“Apapun yang dilakukan oleh raja, baik dalam membuat kebijakan, menyusun perencanaan maupun melakukan aksi nyata, semuanya harus bertitik tolak pada kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan rajanya sendiri,” tegas Reza.
Karena itu, sebagai Latupati Provinsi Maluku berharap melalui konsolidasi negeri adat, penguatan nilai-nilai budaya, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat, Majelis Latupati Maluku dapat memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah. (WM/yk)
