Pj Kada Diizinkan Mutasi ASN, Wenno: Harap Tidak Ganti Sesukanya

  • Whatsapp

Ambon, Wartamaluku.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sudah edarkan surat yang mengizinkan pelaksana tugas (plt), penjabat (pj), maupun penjabat sementara (pjs) kepala daerah (Kada) untuk memberhentikan hingga memutasi aparatur sipil negara (ASN).

Para plt, pj, dan pjs dapat mengambil keputusan tersebut tanpa izin dari Kemendagri.

Aturan itu tertuang jelas dalam Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ yang diteken Mendagri Tito Karnavian 14 September 2022.

Tentu hal tersebut menuai pro dan kontra sebab dikhawatirkan hak tersebut dapat berpotensi membuka peluang terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.

Karena bisa saja ada proses balas dendam, atau kepentingan kelompok tertentu yang diakomodir oleh Kada yang bersangkutan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Jantje Wenno, kepada media ini, Senin (19/9) angkat bicara.

“Dengan terbitnya keputusan Mendagri tersebut, diharapkan PJ kada tak mengganti ASN sesukanya alias menggunakan kewenangan untuk balas dendam kepada birokrat yang bersebrangan,” tukas Wenno.

Mengingat, penjabat pada dasarnya bersifat sementara bukan dipilih rakyat tapi diangkat oleh Mendagri, jangan sampai disalahgunakan.

Lebih lanjut politisi Perindo tersebut memaparkan, memasuki tahun politik, memang bisa dikatakan ini merupakan suatu design politik sistematis dari pusat ke daerah, mengingat kewenangan yang diberikan cukup besar.

“Kalau dengan berdalih efisiensi birokrasi saya pikir menciderai demokrasi, ini hanya bersifat sementara alias melanjutkan kebijakan kada sebelumnya. Jika main ganti-ganti saja tentunya akan menciptakan iklim birokrasi yang tak sehat,” tandas Legislator Dapil Ambon ini.

Seharusnya PJ Kada kata Wenno, lebih berfokus untuk urgensi permasalahan mendasar yang terjadi di daerahnya.

Misalnya ketertinggalan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, inflasi akibat melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan tata kelola pemerintahan, itu lebih penting.

Untuk itu dirinya berharap semua proses sesuai kewenangan yang diberikan Mendagri tersebut, lebih utamakan merid sistem atau sesuai kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan.

“Sehingga ASN ditempatkan di posisi yang pas sesuai latar belakang pendidikan dan keahliannya, tidak semata mata karena kewenangan itu lalu dilakukan se-enaknya saja,” pungkas calon kuat Walikota Ambon tersebut. (**)

Komentar Anda?

Pos terkait