Ambon, Wartamaluku.com – Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Provinsi Maluku terus mengalami pertumbuhan. Hingga Agustus 2026, jumlah pengguna QRIS di Maluku tercatat mencapai 187.420, dengan volume transaksi mencapai 16,5 juta dan jumlah merchant lebih dari 121 ribu.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Dicky R. Afriyanto, mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran di Maluku yang terus meningkat dibandingkan periode sebelumnya.
Hal itu disampaikan Dicky saat memberikan pemaparan terkait sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, manajemen intern, serta percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Selasa (29/9/2026).
“QRIS ini salah satu inovasi yang menjadi game changer di ekosistem sistem pembayaran kita. Di Maluku sendiri pencapaiannya, baik dari sisi merchant, user maupun volume, terus terakselerasi dan mengalami peningkatan dari periode sebelumnya,” kata Dicky.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan perkembangan sistem pembayaran, tetapi juga menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bank Indonesia, kata Dicky, terus melakukan asesmen untuk melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi serta sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui digitalisasi.
“Salah satu yang kita dorong adalah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” ujarnya.
Dijelaskan, dari sisi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), seluruh pemerintah daerah di Maluku telah masuk dalam ekosistem digitalisasi. Namun, masih terdapat daerah yang perlu terus didorong untuk meningkatkan level digitalisasinya.
“Di Provinsi Maluku, dari 12 kabupaten/kota dan provinsi, semuanya sudah digital. Namun yang masih berada pada kategori maju ada tiga, salah satunya Kota Ambon. Ini posisinya terus kita akselerasi,” jelasnya.
Untuk mempercepat implementasi digitalisasi daerah, Bank Indonesia juga secara rutin melakukan koordinasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama pemerintah daerah, perbankan, serta berbagai mitra strategis.
Dicky mencontohkan sejumlah program digitalisasi pembayaran yang dilakukan di daerah, termasuk di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalui kerja sama dengan mitra perbankan.
Menurutnya, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, perbankan dan mitra strategis menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas penggunaan transaksi digital di Maluku.
“Jadi, kita cukup berbangga dan mengapresiasi kinerja serta sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah dan mitra strategis,” katanya.
Capaian digitalisasi daerah di Maluku juga mendapat apresiasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID dan TP2DD pada 24 September 2026.
Dalam ajang tersebut, Kabupaten Maluku Barat Daya meraih peringkat pertama sebagai TP2DD kabupaten terbaik untuk wilayah Nusantara, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Sementara itu, Provinsi Maluku meraih peringkat ketiga sebagai provinsi terbaik dalam kategori wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Dicky menilai capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan mitra strategis untuk terus memperluas digitalisasi transaksi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan peningkatan penggunaan QRIS, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta penguatan sinergi antarlembaga, digitalisasi diharapkan semakin memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah di Maluku. (WM/yk)
