Ambon,Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku resmi menerima dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku, Kamis (27/11/2025).
Dokumen tersebut diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD.
Penyerahan dokumen RAPBD ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 antara pimpinan DPRD dan Gubernur Maluku beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pembahasan RAPBD akan berpedoman pada kesepakatan KUA–PPAS yang telah menjadi dasar penyusunan anggaran 2026.
“Prioritas anggaran akan diarahkan pada upaya mengatasi kemiskinan ekstrem, peningkatan program pemberdayaan masyarakat, serta penguatan infrastruktur dasar yang sangat penting dalam menjawab tantangan RPJMD Provinsi Maluku 2025–2029,” ujar Sangkala.
Dalam kesempatan tersebut, Sangkala juga menyoroti kondisi proyeksi pendapatan daerah 2026 yang mengalami penurunan akibat melemahnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, belanja daerah justru diproyeksikan meningkat cukup signifikan.
“Dengan kondisi ini, diperkirakan tahun 2026 akan terjadi defisit. Namun pemerintah daerah dan DPRD telah bersepakat menutup defisit tersebut melalui skema pinjaman pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sebagai langkah menjawab kebutuhan pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD 2025–2029,” jelasnya.
Sangkala memastikan DPRD Maluku memiliki visi yang sama dengan pemerintah daerah, yakni menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyusunan APBD.
“DPRD akan berupaya semaksimal mungkin untuk membahas dan menyetujui RAPBD 2026 yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Setelah menerima dokumen tersebut, DPRD akan segera memulai pembahasan secara intensif, baik melalui komisi-komisi terkait maupun Badan Anggaran.
“Pembahasan akan difokuskan untuk memastikan setiap alokasi anggaran efektif, efisien, dan mampu mencapai target pembangunan daerah,” tandas Sangkala. (WM/tim).
