Rekomendasi Muskerwil PKB Maluku Perlunya UU Otonomi Khusus Maluku

  • Whatsapp

Ambon, Wartamaluku.com – Muskerwil DPW PKB Maluku adalah momentum tepat yang dijadikan sebagai corong perjuangan dalam menyerukan tuntutan UU Otonomi Khusus Maluku. Muskerwil yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI A. Muhaimin Iskandar dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid dan Pengurus DPW PKB Maluku,DPC PKB Se-Maluku dan Anggota DPRD PKB Se-Maluku yg di laksanakan di Swiis Bel Hotel Ambon tanggal 3-4 Agustus 2022

“DPW PKB Maluku mengunakan momentum Muskerwil sebagai corong aspirasi dalam memperjuangkan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Maluku. ” Jelas Fahrudin Hayoto Sekretaris DPW PKB Maluku.

Menurut Hayoto, Maluku layak mendapat otonomi khusus karena punya tiga aspek fundamental, yaitu aspek historis, aspek geografis dan aspek pemerataan kesejahteraan.

Menurut Hayoto“Secara historis, Maluku adalah salah satu Provinsi tertua di Indonesia. Sudah terlibat dalam Sumpah Pemuda 1928. Meskipun demikian Maluku masih tergolong daerah termiskin di Indonesia”, sambungnya.

Ia menilai tantangan terbesar di Maluku adalah kondisi geografis yang di dominasi oleh laut, dan mayoritas daerah tergolong sebagai daerah tertinggal, terluar, terpencil dan perbatasan.

“Kendala utama kita adalah kondisi geografis yang luar biasa susah. Sehingga pelayanan public, pembangunan dan pemerataan ekonomi berjalan lambat. Situasi semakin sulit ketika APBD Maluku terlalu kecil hingga tidak mampu mendongkrak pertumbuhan dan penegentasan kemiskinan di Maluku. Inilah yang membuat ketertinggalan maluku semakin akut”, tambahnya.

Menimbang dari pada itu iya berpendapat ketertinggalan ini tidak dapat di atasi dengan cara yang biasa-biasa saja. Menurunya Maluku butuh sebuah kebijakan khusus agar mampu mengembangkan semua potensi SDM dan SDA yang ada sehingga mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.

“Karena ini situasi yang extraordinary maka kita juga butuh kebijakan extraordinary pula. Karena kita tahu sampai saat ini moratorium otonomi masih berlaku. Tapi dengan pengesahan UU Provinsi Papua menjadi sinyal bahwa Otonomi Khusus Maluku juga dapat terwujut” sambunya.

Menurut Hayoto ,Lewat Komisi Rekomendasi dan Pokok -Pokok Pikiran Muskerwil DPW PKB merekomendasikan Perlu Undang -Undang Otonomi Khusus Maluku.

“Kita sangat yakin otonomi khusus Maluku dapat terjadi. Karena yang akan ikut membahas dan memperjuangkan bukan saja PKB Maluku dan Masyarakat Maluku. Tapi juga akan menjadi agenda Ketua Umum DPP PKB yang juga sekaligus agenda Presiden 2024, Gus Muhaimin Iskandar” Tuturnya.Maluku dengan Luas Kepulauan dan Terdiri dari Ribuan Pulau dan minim nya anggaran APBD sangat tidak mungkin dapat maximal Untuk Pengentasan kemiskinan di Maluku. Untuk itu Mukerwil DPW PKB Maluku yang Berlangsung 3-4 Agustus 2022 Mengajukan Kepada Pemerintah Pusat untuk Pemberlakuan Otonomi Khusus Maluku .Otsus bagi Provinsi Maluku pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Maluku untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Maluku untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Maluku untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Maluku sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan,” Untuk itu Muskerwil PKB Maluku merekomendasikan perlu nya Undang-Undang Otonomi Khusus Untuk Provinsi Maluku .”pungkas Hayoto. (WM).

Komentar Anda?

Pos terkait