Ambon, Wartamaluku.com – Persoalan keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu aspirasi yang disoroti Anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu.
Halimun menyampaikan persoalan tersebut kepada wartawan di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu (16/9/2026), setelah mengikuti agenda reses di daerah pemilihannya, Kabupaten Maluku Tengah.
Menurut Halimun, salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan nasib siswa SMA, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Dikatakan, pemerintah daerah, baik Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun Pemerintah Provinsi Maluku, perlu memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut.
“Anak-anak SMA, terutama yang kurang mampu, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu banyak. Mereka minta kalau boleh pemerintah daerah Maluku Tengah maupun pemerintah provinsi juga memperhatikan nasib mereka yang kurang mampu,” ujar Halimun.
Politisi Partai Demokrat Maluku itu menilai, keterbatasan biaya menjadi salah satu kendala utama yang menyebabkan sebagian lulusan SMA tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Karena itu, kata dia, berbagai program pendidikan yang telah dijalankan pemerintah perlu diikuti dengan dukungan hingga jenjang pendidikan tinggi. Halimun juga menyinggung keberadaan program Sekolah Rakyat yang dinilainya dapat menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Menurutnya, perhatian terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak boleh berhenti pada jenjang pendidikan SMA. Pemerintah perlu menyiapkan jalur beasiswa sekaligus pendampingan bagi siswa yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk melanjutkan studi.
“Yang paling penting itu soal nasib anak-anak. Karena kadang kita bicara tentang generasi, tetapi hanya karena satu orang anak tidak mampu, pendidikannya tidak bisa dilanjutkan. Itu yang miris,” katanya.
Halimun juga mendorong adanya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar siswa yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh informasi mengenai program bantuan pendidikan secara cepat dan tepat.
Dalam penyerapan aspirasi masyarakat, lanjutnya, keterlibatan dinas-dinas terkait juga diperlukan untuk menangani berbagai kebutuhan masyarakat, tertermasuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme pendataan dan pendampingan yang jelas bagi anak-anak kurang mampu. Dengan demikian, mereka yang membutuhkan bantuan pendidikan tidak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Kalau ada anak-anak yang kurang mampu, terutama yang mau kuliah, harus ada perhatian. Baik beasiswa maupun proses pendampingannya. Itu yang paling penting,” ujarnya.
Halimun berharap aspirasi masyarakat tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Ia menekankan bahwa keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi anak-anak di Maluku Tengah untuk melanjutkan pendidikan dan mengejar cita-cita hingga perguruan tinggi. (WM/yk)
