Ambon, Wartamaluku.com – Kerusakan talud pantai dan buruknya sistem drainase di sejumlah wilayah kembali disorot tajam oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alan Lohy, dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar pada Rabu (16/7/2025).
Rapat tersebut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.
Politisi partai Gerindra ini meminta penanganan segera tanpa menunggu perubahan anggaran, karena ia menilai keterlambatan sebagai bentuk kelalaian terhadap keselamatan masyarakat.
“Sekarang musim Timur, talud di kampung saya sudah rusak parah, sisa dua meter. Rumah warga sudah hampir jatuh. Ini harus segera ditangani, jangan tunggu perubahan anggaran,” ujar Lohy dengan nada tegas di hadapan kepala BPBD Maluku dan instansi teknis lainnya.
Menurutnya, sebagian warga telah direlokasi karena tinggal di zona bahaya. Namun, masih banyak yang bertahan karena keterbatasan lahan dan anggaran. Ia juga mengkritik kesalahan teknis sebelumnya yang menyebabkan masalah talud dimasukkan ke ranah Cipta Karya, padahal bukan kewenangannya.
Selain talud, ia juga menyoroti buruknya drainase di beberapa desa yang lokasinya lebih rendah dari badan jalan, menyebabkan air tergenang dan menimbulkan banjir saat musim hujan. “Ini soal keselamatan masyarakat, bukan semata proyek fisik,” tegasnya.
Lohy menutup pernyataannya dengan meminta semua pihak bertanggung jawab dan bergerak cepat. “Kalau kita lambat, masyarakat yang jadi korban. Ini harus jadi perhatian serius,” pungkasnya. (WM/tim).
