Ambon, Wartamaluku.com – Kepala Inspektorat Kota Ambon, Dra. Selly S. P. Kaiahatu, menegaskan bahwa pemeriksaan atau audit terhadap dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat dan jabatan fungsional bermasalah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon hanya dilakukan berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan.
Penegasan tersebut disampaikan Selly Kalahatu dalam keterangan pers di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026), saat menanggapi pertanyaan mengenai alasan pemeriksaan tidak mencakup seluruh aspek maupun pihak yang diduga terlibat dalam persoalan SK kepegawaian tersebut.
Menurut Selly, Inspektorat memiliki batasan dalam melakukan pemeriksaan sehingga tidak dapat mengaudit hal-hal di luar substansi yang menjadi kewenangan tim audit.
“Ruang lingkup tugas audit ini memang terbatas pada substansi yang tadi saya jelaskan. Jadi, kalau ditanyakan mengapa tidak semuanya diperiksa, saat ini kami dibatasi oleh ruang lingkup seperti itu,” jelasnya.
Dikatakan, keterbatasan ruang lingkup audit menjadi salah satu pertimbangan utama tim dalam menentukan aspek yang dapat diungkapkan melalui hasil pemeriksaan maupun rekomendasi yang disampaikan.
Selly juga menjelaskan bahwa Inspektorat harus bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing instansi, terutama dalam proses penetapan jabatan dan administrasi kepegawaian.
Ia juga menegaskan, kewenangan untuk menetapkan keputusan kepegawaian bukan berada pada Inspektorat. Karena itu, hasil pemeriksaan harus ditempatkan sesuai batas kewenangan lembaga yang melakukan audit.
Menanggapi pertanyaan mengenai keterlibatan Dinas Pendidikan dalam persoalan tersebut, Selly menyatakan bahwa pihaknya tetap berpegang pada hasil pemeriksaan yang telah ditemukan hingga saat ini.
Ia menambahkan, pihak-pihak yang disebutkan dalam hasil pemeriksaan merupakan pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut. Namun, Inspektorat tidak dapat melampaui kewenangannya dalam menyimpulkan status maupun keberadaan hukum masing-masing pihak.
“Dari hasil yang kami temui sampai saat ini, itulah yang dapat kami sampaikan. Pihak-pihak yang kami sebutkan merupakan pihak yang diduga terkait, dan kami hanya bisa mengungkapkan sesuai hasil pemeriksaan serta kewenangan yang dimiliki,” tandasnya.
Dengan demikian, Inspektorat Kota Ambon menegaskan bahwa hasil audit dan rekomendasi yang disampaikan merupakan kesimpulan berdasarkan substansi pemeriksaan yang telah dilakukan.
Hasil tersebut bukan merupakan penilaian menyeluruh terhadap seluruh proses maupun pihak yang berkaitan dengan dugaan penerbitan SK kenaikan pangkat dan jabatan fungsional bermasalah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon. (WM/yk)
