Ambon,Wartamaluku.com – Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ambon nomor urut 3, Roby Sapulette, memaparkan gagasan strategisnya dalam seleksi terbuka jabatan Sekkot Ambon, Senin (27/4/2026).
Dalam paparannya, ia menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta belum optimalnya tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Dalam forum tersebut, Roby menegaskan fokusnya pada Program Prioritas ke-9 dari 17 program unggulan Wali Kota Ambon periode 2025–2030, yakni peningkatan PAD melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan, sekaligus mewujudkan birokrasi yang andal, bersih, dan bebas korupsi.
Dijelaskan, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program, melainkan dari kemampuan aparatur dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. “Visi Wali Kota harus diterjemahkan ke dalam kerja birokrasi yang berdampak,” ujarnya.
Roby juga mengungkapkan kondisi fiskal Kota Ambon yang tengah menghadapi tekanan struktural. Saat ini, PAD hanya menyumbang sekitar 21,25 persen dari total pendapatan daerah. Dari total pendapatan sebesar Rp72 miliar, sekitar 42,46 persen dialokasikan untuk belanja pegawai. Bahkan, jika ditambah belanja tidak langsung, angkanya mencapai 50,4 persen.
Menurutnya, dominasi belanja pegawai membuat ruang fiskal untuk pembangunan produktif menjadi terbatas. Ia juga menyebutkan bahwa pada tahun 2026, pendapatan daerah mengalami penurunan hingga Rp162 miliar, yang semakin menekan kapasitas fiskal daerah.
Sebagai solusi, Roby mendorong penerapan skema pembiayaan alternatif melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ia menilai, ketergantungan pada APBD harus dikurangi dengan membuka peluang investasi melalui kerja sama yang terencana dan matang.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada APBD. KPBU harus disiapkan dengan baik agar investor memiliki kepercayaan. Namun, prasyarat utamanya adalah perbaikan tata kelola internal,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya fragmentasi kebijakan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, ego sektoral harus dihilangkan agar seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara terkoordinasi dalam mencapai target pembangunan, khususnya peningkatan PAD.
Roby menegaskan, jika dipercaya menjabat sebagai Sekda, dirinya akan memastikan seluruh kebijakan tetap sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Ambon. “Tugas Sekda adalah memastikan tidak ada kebijakan yang tumpang tindih serta menjamin implementasi program berjalan efektif,” pungkasnya. (WM/yk)
