Ambon,Wartamaluku.com – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Ambon untuk meningkatkan kinerja dan tetap menjaga keamanan di tengah situasi nasional yang sedang diwarnai aksi demonstrasi. Hal ini disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran pemerintah kota pada Senin (1/9/2025).
“Situasi bangsa kita belakangan ini penuh dengan dinamika. Ada begitu banyak tuntutan masyarakat dan mahasiswa terkait penyelenggaraan negara. Karena itu, kita di Pemkot Ambon harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan baik,” kata Wattimena.
Ia menegaskan, jika tugas pokok dan fungsi setiap ASN dijalankan dengan baik, maka masyarakat akan percaya dan tidak ada alasan untuk menyampaikan ketidakpuasan melalui aksi yang merugikan. “Kalau kita bisa melakukan tugas dengan baik, masyarakat akan mengapresiasi. Kita tidak ingin ada hal-hal yang terjadi seperti perusakan rumah anggota DPR RI di Jakarta,” ujarnya.
Wattimena juga mengingatkan bahwa hari ini sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa akan melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik, sehingga pihak pemerintah provinsi dan kota telah memutuskan meliburkan anak sekolah demi keamanan.
“Tetap bekerja seperti biasa. Jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus mengambil upaya agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan,” tegasnya.
Selain menjaga keamanan, Wali Kota meminta seluruh ASN bijak dalam menggunakan media sosial. “Hati-hati dalam menggunakan medsos. Kalau ada pemberitaan yang tidak benar atau hoaks, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, minimal menyampaikan informasi yang benar,” imbaunya.
Dalam arahannya, Wattimena juga menyampaikan persiapan menjelang perayaan HUT Kota Ambon ke-450 yang tinggal enam hari lagi. Ia mengapresiasi partisipasi ASN dalam berbagai lomba dan kegiatan, serta menegaskan agar seluruh jajaran mendukung rangkaian acara tersebut. “Saya tidak mau ada OPD atau ASN yang tidak setuju dengan kegiatan ini. Ini catatan bagi kita semua,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh OPD untuk segera menyelesaikan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) keuangan menjelang audit kinerja oleh BPK. “Kalau kita mau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka harus ada perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika nanti ada temuan signifikan dari BPK, kepala OPD akan saya nonjobkan,” tandasnya. (WM/tim)
