Ambon,Wartamaluku.com – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena meresmikan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, Kamis (16/10/2025).
Kehadiran fasilitas baru ini diharapkan mampu memperkuat komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang kerap terjadi di wilayah kota Ambon.
Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan bahwa Pusdalops menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap bencana di Ambon. Menurutnya, Kota Ambon merupakan daerah dengan tingkat risiko bencana yang cukup tinggi, terutama pada musim penghujan.
“Kota Ambon termasuk daerah dengan risiko bencana yang sering terjadi, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga gempa bumi,” ujar Wattimena.
Ia menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana.
“Kita tidak tahu kapan bencana akan datang, tetapi yang terpenting adalah persiapan yang matang. Dengan peralatan yang ada saat ini, kita diharapkan bisa bergerak cepat dan tanggap membantu masyarakat yang terdampak,” katanya.
Wattimena menambahkan bahwa dengan diresmikannya Pusdalops, sistem penanggulangan bencana di Kota Ambon kini semakin terintegrasi secara digital.
“Ke depan, koordinasi tidak lagi manual lewat telepon, tapi sudah berbasis digital. Data, lokasi, dan dampak bencana dapat dipantau secara cepat dan terukur melalui sistem yang dapat diperbarui setiap saat,” jelasnya.
Ia juga berharap agar BPBD Kota Ambon mampu memaksimalkan pemanfaatan gedung Pusdalops untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja penanganan bencana di kota ini.
Sementara itu, Ketua BPBD Kota Ambon Frits Tatipikalawan menjelaskan bahwa Kota Ambon termasuk salah satu dari 60 daerah di Indonesia yang menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pembangunan Pusdalops.
“Bantuan ini mencakup pembangunan gedung, perangkat teknologi informasi, serta peralatan simulasi kebencanaan seperti Virtual Reality (VR). Ini merupakan investasi besar untuk mengurangi risiko bencana di Ambon,” ungkap Frits.
Tatipikalawan menambahkan, sejak berdiri tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, BPBD Kota Ambon telah mencatat 1.243 kejadian bencana, dengan tanah longsor sebagai kejadian paling dominan sebanyak 995 kasus. Kota Ambon sendiri masuk kategori risiko sedang dalam klasifikasi risiko bencana nasional.
Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah pusat, BMKG, TNI-Polri, serta lembaga lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam menekan risiko bencana di Kota Ambon.
“Kami berterima kasih kepada Wali Kota Ambon dan seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung BPBD selama 13 tahun terakhir. Ini bukan akhir, tetapi awal dari peningkatan layanan kebencanaan yang lebih cepat, tepat, dan terukur,” pungkasnya. (WM/tim).
