YCAN- Indonesia Usulkan Kemenaker Bangun BLK di Wilayah Tenggara Maluku

Pulau Babar Lokasi BLK yang termasuk strategis.

JAKARTA – Yayasan Cinta Anak Negeri (YCAN Indonesia) meminta pemerintah pusat khsusnya Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja untuk secepatnya membangun Balai Latihan Kerja di Provinsi Maluku, lebih khusus di Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat dan Maluku Tenggara untuk menjawab kemungkinan semakin terbukanya lapangan kerja dalam skala besar di Maluku.

“Kami akan surati Kemenaker khususnya Dirjen Binapenta untuk segera menjawab kebutuhan ini. Hal ini penting, mengingat kedepan beberapa perusahaan besar akan beroperasi disana, salah satunya misalkan Blok Migas Marsela. Blog ini akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, hanya bagaimana kesiapannya. Permintaan kami ini sekaligus menjawab begitu terbatasnya lapangan kerja bagi generasi muda di Provinsi Maluku”, demikian Ketua YCAN Indonesia, Freni Lutrun mengatakan hal tersebut di Jakarta Sabtu, (16/9).

Ia mencontohkan, di provinsi Nusa Tenggara Timur, ketika pemerintah daerah melihat kecenderungan adanya lapangan kerja yang semakin terbuka di daerahnya, pemda langsung menjemput itu dan sekarang telah terbukti dengan beberapa BLK yang sudah diresmikan pihak Kementerian khususnya Dirjen Binapenta. Hal inilah yang menurutnya harus dilakukan di Maluku untuk mengantisipasi tenaga kerja luar lebih dominan dalam bekerja disana, sedangkan yang digarap adalah potensi daerah Maluku sendiri.

“Kalau selama ini pemerintah merasa sulit membuka lapangan kerja baru, maka sekarang ini saatnya ketika potensi daerah akan diolah nanti. Pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan daerah itu sendiri. Bekerja di perusahaan yang berskala internasional tentu membutuhkan tenaga kerja yang trampil dan harus terbukti. Dengan demikian. yang kami inginkan sebelum tenaga kerja itu dipakai, dia harus membuktikan diri pada saat melatih diri di BLK itu”, tambahnya.

Menurut Freni Lutrun, komunikasi tentang hal ini pernah dibicarakan dengan kementerian, hanya saja pelaksanaannya pemda setempat harus lebih dahulu merespon, termasuk menyiapkan tempat atau lokasi dimana BLK tersebut ditempatkan.
Dia juga berkomitmen untuk akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaannya. Selain itu, pemda sendiri, katanya harus menyurati Dirjen Binapenta sebagai direktorat yang secala langsung menangani masalah tersebut.

“Kita akan terus berkomunikasi, tetapi bagaimana dengan pemdanya. Begitu.. saya kira ini saatnya dan harus direspon lebih cepat sebelum lebih banyak tenaga kerja dipakai dari luar. Belajarlah dari daerah-daerah lain yang paling cepat melihat peluang itu” [tim]

Related posts