Ambon, Wartamaluku.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku menyoroti pentingnya efisiensi pengelolaan anggaran serta evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2025.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Alhidayat Wajo, dalam rapat paripurna DPRD Maluku yang digelar di ruang sidang utama, Karang Panjang, Ambon, Selasa malam (30/9/2025).
Menurut Alhidayat, penyesuaian terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama setelah adanya penurunan dana transfer dari pusat sebesar Rp 215 miliar.
Kondisi ini, kata dia, mengharuskan pemerintah daerah menerapkan strategi belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran.
“Kami mengusulkan agar alokasi anggaran difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Alhidayat.
Fraksi PDI-P juga mencermati turunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Penurunan ini dinilai turut memengaruhi struktur penerimaan dalam RAPBD.
Salah satu fokus perhatian fraksi adalah kinerja BUMD yang dinilai belum optimal dalam menyumbang PAD. Untuk itu, PDI-P mengusulkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang tidak memberikan kontribusi signifikan.
“Pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional, berbasis kompetensi direksi, dan struktur manajemen yang efektif agar target pendapatan bisa tercapai,” kata Alhidayat.
Ia menambahkan, pimpinan daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan program berjalan secara berkualitas dan berorientasi pada hasil.
Pandangan Fraksi PDI Perjuangan ini mencerminkan dorongan kuat untuk mewujudkan tata kelola anggaran daerah yang efisien, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan peran BUMD sebagai sumber pembiayaan pembangunan. (***)
