Ambon, Wartamaluku.com — Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang memiliki kekayaan alam yang indah, bahkan budaya persaudaraan yang tinggi, Namun di balik kekayaan alamnya, Kabupaten dengan julukan “Bumi Kalwedo” ini masih menanti satu hal penting yakni sentuhan nyata dari edukasi dan akses keuangan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Andi Muhammad Yusuf mengakui akses terhadap layanan keuangan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) belum merata bila dibandingkan dengan Kota Ambon.
Di wilayah kepulauan seperti Maluku, tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan utama. Menyadari hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku menempatkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai segmen prioritas dalam program literasi dan inklusi keuangan.
Andi menegaskan bahwa sebagian besar wilayah di Maluku tergolong dalam kategori 3T, yakni sekitar enam kabupaten. Kondisi ini membuat upaya penyebaran literasi keuangan membutuhkan effort dan dukungan.
“Salah satu segmen prioritas untuk edukasi keuangan itu adalah daerah 3T dengan kondisi geografis seperti di Maluku. Sekitar enam kabupaten masuk dalam daerah 3T, termasuk Kabupaten MBD, sehingga edukasi keuangan akan menjangkau daerah-daerah seperti ini. Memang menjadi tantangan karena infrastrukturnya belum memadai, berbeda dengan daerah lain. Karena itu, kita membutuhkan effort dan dukungan,” ujar Andy Yusuf, Jumat (03/10/2025).
Menurutnya, fokus utama OJK Maluku adalah memperluas jangkauan literasi keuangan agar masyarakat di daerah 3T tidak tertinggal dalam pemanfaatan produk dan layanan keuangan. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah lewat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK berupaya menghadirkan berbagai kegiatan edukasi langsung ke masyarakat.
“Kita akan fokus ke sana agar masyarakat bisa terjangkau akses keuangan. Yang utama adalah literasi keuangan, karena perbankan juga belum banyak di lokasi tersebut. Jadi, kehadiran kami harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kami akan melakukan banyak edukasi. Terakhir, kami ke Kepulauan Aru dan selanjutnya ke akan ke Maluku Barat Daya (MBD),” tambahnya.
Program literasi keuangan di MBD akan menjadi lanjutan dari survei literasi nasional yang pernah dilakukan oleh OJK di Bumi Kalwedo.
Oleh karena itu melalui kegiatan ini, OJK berharap dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan, penggunaan produk keuangan yang legal, dan perlindungan dari praktik keuangan ilegal.
Berbeda dengan Kota Ambon yang tingkat literasi keuangannya sudah tergolong baik. Dengan konsentrasi lembaga jasa keuangan yang tinggi, masyarakat di ibu kota provinsi ini memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap produk dan layanan keuangan.
“Kota Ambon ada sepuluh segmen, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas profesional, UMKM, nelayan, pedagang, hingga ASN. Jadi menyeluruh. Literasinya sudah cukup tinggi karena lembaga jasa keuangan terkonsentrasi di kota ini,” jelasnya.
Meski demikian, OJK Maluku terus berupaya memastikan bahwa kemajuan literasi di kota tidak meninggalkan daerah-daerah lain. Upaya menjangkau pelosok menjadi bagian dari komitmen OJK untuk mewujudkan inklusi keuangan yang merata di seluruh Maluku dari Ambon hingga sampai ke pulau-pulau terluar.
“Fokus kita sekarang di luar Ambon, yakni di daerah 3T. Karena inklusi keuangan baru bisa disebut berhasil jika seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan,” tutup Andy Yusuf. (WM/yani).
