Ambon, Wartamaluku.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang (PUPR) terus berupaya mengamankan alokasi anggaran pembangunan dari pemerintah pusat dengan total potensi mencapai Rp372 miliar pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Abraham Jaolath, dalam rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku yang digelar di ruang paripurna, Jumat (30/1/2026). Rapat tersebut membahas sinkronisasi pendataan pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.
Menurut Abraham, komunikasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum terus dilakukan hampir setiap hari melalui pertemuan daring. Langkah ini ditempuh agar berbagai program strategis tetap berpihak kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar meskipun terdapat keterbatasan anggaran perjalanan dinas.
“Kami hampir setiap hari membangun komunikasi dengan pusat. Pertemuan dilakukan terus-menerus agar pemerintah provinsi juga mengetahui bahwa perjuangan ini berjalan, meskipun kami tidak selalu bisa hadir langsung karena biaya perjalanan yang cukup mahal,” ujarnya.
Abraham menjelaskan, sepanjang tahun 2025 Pemda KKT berhasil mengamankan sejumlah program strategis, di antaranya pembangunan jalan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai Rp24 miliar serta program irigasi Inpres sebesar Rp74 miliar.
Memasuki tahun 2026, beberapa alokasi kembali berhasil diperoleh. Untuk sektor Cipta Karya air bersih, KKT mendapatkan anggaran reguler sebesar Rp28 miliar yang kini telah berproses di balai. Selain itu, terdapat paket pembangunan jalan dan air bersih senilai total Rp14 miliar.
Tak hanya itu, usulan program irigasi tahun 2026 yang diajukan ke pemerintah pusat juga telah masuk dalam sistem dengan nilai mencapai Rp330 miliar dan tinggal menunggu tahap eksekusi. Dari sisi pendanaan luar negeri, KKT juga dipastikan menerima bantuan untuk irigasi dan pengamanan pantai sebesar Rp114 miliar yang telah dinyatakan final.
Secara keseluruhan, berbagai program tersebut membuat total anggaran yang berpotensi diserap Pemda KKT dari Kementerian PUPR pada tahun 2026 mencapai Rp372 miliar. Seluruh dokumen perencanaan, termasuk Detail Engineering Design (DED), disebut telah siap sehingga tinggal menunggu dukungan pengawalan.
Abraham menegaskan, untuk memastikan seluruh dana tersebut benar-benar terealisasi, Pemda KKT sangat membutuhkan dukungan politik dari DPRD Provinsi Maluku agar alokasi anggaran tidak bergeser ke daerah lain.
“Kami hanya membutuhkan dukungan politik dari DPRD Provinsi. Jika dukungan itu diberikan, maka daerah akan mendapatkan manfaat anggaran pembangunan sebagaimana yang telah kami paparkan,” pungkasnya. (WM/yk)
