Ambon, Wartamaluku.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku Barat Daya (MBD) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku, Rabu (21/1/2026).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas perubahan rute Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara yang dinilai merugikan masyarakat di sejumlah pulau di Kabupaten MBD.
Para mahasiswa menyatakan tidak mudah percaya terhadap pernyataan DPRD Kabupaten MBD dan DPRD Provinsi Maluku yang mengklaim bahwa rute KM Sabuk Nusantara telah dikembalikan seperti tahun 2025. Pasalnya, hingga kini kapal tersebut belum kembali menyinggahi beberapa pulau, seperti Pulau Luang di Kecamatan Mdona Hiera, Kroing di Kecamatan Babar Timur, serta Pulau Dewelor Dawra.
Dalam orasinya, para pendemo menilai perubahan rute KM Sabuk Nusantara merupakan bentuk diskriminasi akibat miskomunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut, menurut mereka, berdampak langsung pada terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan MBD.
“Perubahan rute KM Sabuk Nusantara sangat diskriminatif dan mematikan ekonomi rakyat MBD. Kami mendesak agar kapal tersebut tetap menyinggahi pulau-pulau yang selama ini bergantung pada transportasi laut, supaya roda ekonomi masyarakat tetap berjalan,” tegas salah satu orator aksi.
Ketua Gerakan Mahasiswa (Gema) MBD, Patrik Laurika, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin keputusan hasil rapat DPRD MBD dan DPRD Provinsi Maluku hanya menjadi wacana di media sosial tanpa realisasi nyata di lapangan.
“Kami akan terus mengawal keputusan ini agar benar-benar dijalankan. KM Sabuk Nusantara harus kembali menyinggahi seluruh pulau di MBD yang selama ini dilayani,” ujar Laurika.
Ia juga berharap Komisi III DPRD Provinsi Maluku dapat secara serius menyampaikan aspirasi masyarakat MBD ke Kementerian Perhubungan, khususnya terkait pengembalian rute KM Sabuk Nusantara ke pulau-pulau yang saat ini tidak lagi disinggahi.
Selain itu, Laurika mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi untuk melakukan audiensi dengan Komisi III DPRD Provinsi Maluku guna mempertanyakan hasil penyampaian aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi perlakuan tidak adil terhadap masyarakat MBD, khususnya di sektor perhubungan laut. Aspirasi ini akan terus kami kawal sampai ada kejelasan dan kepastian,” tutupnya. (**)
