Ambon, Wartamaluku.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM menggandeng akademisi dari Universitas Pattimura untuk memperkuat kajian tata kelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Blok Gunung Botak di Kabupaten Buru, Maluku.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung bersama Rektor dan jajaran akademisi Universitas Pattimura di Ambon, Rabu (24/6/2026).
Pertemuan ini bertujuan menghimpun berbagai kajian ilmiah dari para pakar lintas disiplin sebagai dasar perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan Gunung Botak yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Jeffri Huwae, mengatakan keterlibatan kalangan akademisi diharapkan dapat memperkuat landasan ilmiah bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam menyusun kebijakan pengelolaan pertambangan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, harmonisasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar tata kelola usaha pertambangan di Gunung Botak dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.
Jeffri menjelaskan, pengelolaan pertambangan di kawasan Gunung Botak saat ini menghadapi berbagai tantangan. Aktivitas pertambangan dilakukan oleh sejumlah pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang memiliki kapasitas produksi terbatas dan masih bergantung pada pihak lain yang memiliki modal serta teknologi pengolahan dan pemurnian mineral.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi menimbulkan persoalan keselamatan kerja dan pencemaran lingkungan apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang kuat. Karena itu, penguatan pengendalian oleh pemerintah daerah dinilai penting guna memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Ia menegaskan, pelibatan akademisi merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam menerapkan prinsip Good Mining Practice. Kajian ilmiah yang disusun akan mencakup berbagai aspek, mulai dari hukum, teknis operasional, komersial, sosial budaya hingga dampak lingkungan.
“Masukan, gagasan, dan telaah kritis dari para akademisi Universitas Pattimura akan menjadi substansi utama dalam penyusunan dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak,” ujarnya.
Jeffri menambahkan, Gunung Botak merupakan aset strategis yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan risiko paling kecil terhadap lingkungan, stabilitas sosial, serta tetap mendukung penerimaan negara.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap hasil kajian akademik dapat menjadi rujukan ilmiah dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, sehingga pengelolaan pertambangan Gunung Botak dapat berlangsung secara legal, adil, berkelanjutan, dan memberikan kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat. (WM/yk)
