Ambon, Wartamaluku.com – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, resmi meluncurkan website PROKLAMASI (Portal Rekapitulasi dan Monitoring Infrastruktur Terintegrasi), Selasa (17/11/2026).
Kehadiran portal digital ini diharapkan menjadi solusi untuk mengintegrasikan data infrastruktur sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan dan perencanaan pembangunan di Kota Ambon.
Dalam sambutannya, Bodewin mengatakan, pengelolaan organisasi pemerintahan yang baik harus didukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pengawasan yang terarah. Karena itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintahan.
Menurutnya, perkembangan teknologi harus dipandang sebagai peluang dan alat bantu untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai tujuan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur di Kota Ambon terus kita galakkan. Apa yang masih kurang harus diperbaiki, sementara yang sudah baik harus kita jaga, rawat, dan pelihara. Untuk itu, kita membutuhkan data yang terintegrasi,” ungkap Bodewin.
Dijelaskan, selama ini persoalan data infrastruktur masih menjadi tantangan karena informasi yang tersedia belum sepenuhnya terintegrasi. Padahal, data merupakan dasar penting dalam merumuskan kebijakan dan menentukan arah pembangunan.
Melalui website PROKLAMASI, Pemerintah Kota Ambon diharapkan memiliki satu basis data yang memuat kondisi infrastruktur secara menyeluruh, mulai dari panjang jalan, tingkat kerusakan jalan, kondisi talud hingga fasilitas penerangan jalan umum.
Dengan tersedianya data tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara jelas lokasi, jumlah, jenis, dan tingkat kerusakan infrastruktur sehingga penanganannya dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Bodewin mencontohkan, melalui sistem tersebut pemerintah dapat mengetahui jumlah lampu jalan yang masih berfungsi maupun yang mengalami kerusakan, termasuk sebarannya di setiap kecamatan.
“Kalau data ini sudah ada, maka mudah bagi kita merumuskan kebijakan intervensi supaya masalah infrastruktur bisa tertangani. Dari hasil identifikasi itu, kita dapat menyusun prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan keadilan anggaran dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah,” jelasnya.
Wali Kota juga menegaskan, kualitas data menjadi hal yang sangat penting. Sebab, data yang tidak akurat dapat menghasilkan kebijakan yang keliru dan tidak tepat sasaran.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem benar, akurat, dan terus diperbarui sesuai perkembangan di lapangan.
Selain itu, Bodewin memberikan tiga catatan penting terhadap keberlanjutan website PROKLAMASI.
Pertama, inovasi tersebut harus terus berjalan dan tidak berhenti ketika pejabat atau pengelola yang menggagasnya mengalami pergantian tugas. Kedua, data yang tersedia harus berkualitas dan diperbarui secara berkala. Ketiga, aspek keamanan serta perlindungan data harus tetap diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi digital.
Ia mencontohkan data rumah tidak layak huni (RTLH). Jika pemerintah telah melakukan perbaikan terhadap ratusan rumah melalui bantuan pemerintah pusat, provinsi maupun APBD, maka jumlah rumah yang telah diperbaiki harus segera diperbarui dalam sistem agar tidak terjadi ketidaksesuaian data.
“Teknologi ini hanya alat bantu, tetapi yang mengelolanya adalah manusia. Karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur agar sistem ini dapat dimanfaatkan dengan baik,” tegasnya.
Bodewin memberikan apresiasi kepada Project Leader Candra Futwebun Masi bersama tim efektif yang telah mengembangkan inovasi tersebut. Ia berharap PROKLAMASI tidak sekadar menjadi inovasi untuk memenuhi persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), tetapi benar-benar menjadi instrumen kerja pemerintah yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.
Sementara itu, Project Leader, Candra Futwebun Masi, menjelaskan bahwa PROKLAMASI merupakan inovasi aksi perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang dirancang untuk menjawab persoalan pengelolaan data infrastruktur yang masih tersebar, administrasi dan pengarsipan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta monitoring kegiatan yang belum terintegrasi.
Melalui pembentukan tim efektif, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pengembangan website, PROKLAMASI diharapkan mampu mewujudkan tata kelola administrasi dan monitoring infrastruktur yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Ke depan, sistem tersebut akan terus dikembangkan melalui penyempurnaan aplikasi, integrasi data, serta peningkatan kompetensi aparatur agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Ambon.
Dengan hadirnya PROKLAMASI, Pemerintah Kota Ambon diharapkan memiliki sistem pengelolaan data infrastruktur yang lebih terpadu sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, tepat sasaran, dan merata di seluruh wilayah kota. (WM/yk)






