Ambon, Wartamaluku.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi menempuh jalur hukum terkait dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) tidak sah yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon dengan menyampaikan surat laporan pengaduan tertanggal 10 November 2026 kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Hendrik Toisuta, dalam keterangan pers menjelaskan, pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut dari konferensi pers Pemerintah Kota Ambon pada Senin (9/11/2026).
Menurut Toisuta, langkah hukum ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara/daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dalam pengaduan tersebut, terdapat sejumlah pokok persoalan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum. Di antaranya, dugaan penerbitan SK tidak sah yang memerlukan pemeriksaan terhadap keaslian dokumen, kewenangan penerbitan, serta pihak-pihak yang terlibat.
Selain itu, Pemkot Ambon juga mengadukan dugaan kerugian keuangan negara/daerah akibat penerbitan dan/atau penggunaan SK tersebut. Namun, keberadaan maupun besaran kerugian masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan pihak berwenang.
Toisuta juga menyebutkan, berdasarkan informasi dalam pengaduan, pihak yang diadukan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Meski demikian, proses pengaduan saat ini masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur kepolisian, termasuk kemungkinan pembuatan Laporan Polisi (LP) dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila seluruh persyaratan terpenuhi.
Dengan demikian, tahapan yang telah dilakukan Pemkot Ambon baru sebatas penyampaian surat laporan pengaduan, sementara penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses dari pihak kepolisian.
Pemerintah Kota Ambon, lanjut Toisuta, menghormati kewenangan dan independensi aparat penegak hukum dalam menangani persoalan tersebut. Seluruh dugaan yang disampaikan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemkot Ambon juga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pemerintah Kota Ambon mengajak seluruh pihak, termasuk insan pers, untuk menjaga ketepatan informasi serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Menjaga keabsahan dokumen pemerintahan berarti menjaga kepastian pelayanan dan kepercayaan masyarakat,” demikian penegasan Pemkot Ambon dalam keterangan pers tersebut.
Pemkot Ambon memastikan perkembangan selanjutnya akan disampaikan secara terbuka berdasarkan informasi yang telah terverifikasi. (**)
