Jakarta,Wartamaluku.com – Wakil Ketua I Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Benhur George Watubun, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara ADPSI dan pemerintah daerah dalam mengawal berbagai agenda strategis nasional sampai ke daerah Kepulauan.
Ia menilai daerah kepulauan seperti Maluku menghadapi tantangan geografis dan sosial ekonomi yang membutuhkan koordinasi lintaswilayah yang lebih intensif.
“Kami akan bekerja sama erat dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan daerah lainnya untuk membangun negeri ini bersama. Setiap wilayah memiliki tantangan sendiri, dan itu harus menjadi perhatian,” ujar Benhur, yang juga Ketua DPRD Provinsi Maluku. saat di Hubungi Kamis (4/12/2025)
Kepengurusan ADPSI periode 2025–2030 beranggotakan 11 perwakilan dari berbagai provinsi di Indonesia. Benhur mengatakan keberagaman anggota ini merupakan modal penting untuk memastikan kebijakan ADPSI lebih inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan daerah secara proporsional.
Dalam kesempatan yang sama, ADPSI bersama Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) mengumumkan tiga fokus utama organisasi, yakni mengawal implementasi program prioritas pemerintah pusat: Astacita, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih. Program tersebut dinilai memiliki dampak besar terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Susunan Pengurus ADPSI 2025–2030 terdiri dari:
1 Ketua Umum: Buky Wibawa Karya Guna (Jawa Barat)
2.Wakil Ketua I: Benhur George Watubun (Maluku)
3.Wakil Ketua II: Andi Rachmatika Dewi (Sulawesi Selatan)
4.Wakil Ketua III: Achmad Djufrie (Kalimantan Utara)
5.Wakil Ketua IV: Dewa Made Mahayadnya (Bali)
6 Wakil Ketua V: Andie Dinaldie (Sumatera Selatan)
7.Wakil Ketua VI: M. Iqbal Ruray (Maluku Utara)
8.Sekretaris Jenderal: Fahmi Hakim (Banten)
9.Wakil Sekretaris Jenderal: Ahmad Giri Akbar (Lampung)
10.Bendahara: Khoirudin (DKI Jakarta)
11 Wakil Bendahara: Hasanuddin Mas’ud (Kalimantan Timur)
Untuk jajaran ASDEPSI, Sekretaris DPRD Maluku, Farhatun Rabiah Samal, terpilih sebagai Wakil Ketua I periode 2025–2030.
Pengukuhan ADPSI dan ASDEPSI dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025. Tito mengingatkan DPRD provinsi agar menjaga konsistensi pelaksanaan program pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam APBD 2026.
“Jangan sampai ada program yang disetujui tapi tidak memberikan manfaat apa-apa. DPRD memiliki peran strategis memastikan hal itu tidak terjadi,” kata Tito.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, ADPSI dan ASDEPSI memasuki periode kerja lima tahun yang menuntut kolaborasi lebih kuat untuk memastikan percepatan pembangunan di seluruh wilayah, terutama di provinsi kepulauan seperti Maluku yang memerlukan perhatian lebih dalam implementasi kebijakan nasional.(*)
