Ambon, Wartamaluku.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Aru menggelar rapat bersama pada Senin, 26 Mei 2025, di Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon.
Rapat ini membahas isu-isu daerah, terutama menanggapi kebijakan Pemerintah Pusat mengenai program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dinilai merugikan daerah penghasil, khususnya Kepulauan Aru.
Rapat yang dihadiri pimpinan DPRD Maluku, pimpinan DPRD Aru, serta 17 anggota legislatif dari Aru tersebut menghasilkan keputusan bulat untuk menolak program PIT yang mulai dijalankan sejak 1 Januari 2025. Program ini sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 dan direncanakan berlaku sejak 1 Januari 2024 namun ditunda satu tahun.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, menyatakan bahwa kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota di zona tertentu itu tidak memberi dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat lokal. “Kita tolak edaran itu, dan kita setuju DPRD Aru juga menolak relaksasi keputusan tentang penangkapan terukur,” tegasnya usai rapat.
Menurut Watubun, meski Kepulauan Aru yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 berkontribusi besar dengan potensi perikanan mencapai 2,6 juta ton, manfaat ekonomi yang diterima daerah sangat kecil. Ia juga menyoroti ketimpangan formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih menguntungkan daerah berbasis daratan seperti di Pulau Jawa, ketimbang daerah kepulauan seperti Maluku.
Selain masalah perikanan, rapat juga menyinggung persoalan pendidikan, terutama minimnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur sekolah di beberapa kecamatan terpencil di Aru. Benhur mengungkapkan, hingga kini belum ada pembangunan SMA di Kecamatan Sir-Sir dan Aru Selatan Timur, meski lahan dan SMP penyangga telah tersedia. SMA Doka Barat, Longara Para, dan Papakula juga disebut belum memiliki bangunan sekolah meski telah direncanakan.
DPRD Maluku mendesak pemerintah provinsi dan pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di wilayah-wilayah kepulauan seperti Aru. “Jika terlaksana, maka target pemerintah untuk melayani tiga hal, badan sehat, otak cerdas, dan perut kenyang bisa terwujud,” pungkas Watubun. (WM/tim)
