Ambon, Wartamaluku.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menanggapi serius keluhan terkait ketidakhadiran guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Keluhan ini disampaikan oleh Ketua Klasis Kairatu, Pdt. H. Rutumalessy, dalam pembukaan Sidang Klasis Kairatu yang digelar di Desa Nuruwe.
Rutumalessy mengungkapkan bahwa banyak guru PNS yang ditugaskan di sekolah swasta, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA, kerap tidak masuk sekolah dan hanya muncul saat ujian tengah semester atau menjelang ujian kenaikan kelas. Kondisi ini paling parah terjadi di sekolah-sekolah yang berada di daerah pegunungan.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan SBB, Haji La Nyong, menyatakan keprihatinannya. Politisi dari PDI Perjuangan ini menilai bahwa akar permasalahan terletak pada lemahnya tata kelola pemerintahan sebelumnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Ia menilai, penempatan tenaga kerja dan pembangunan infrastruktur selama ini tidak memperhatikan kompetensi, melainkan lebih mengutamakan kedekatan personal, yang berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik termasuk di bidang pendidikan.
Keluhan tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua Klasis Kairatu dalam forum resmi Sidang Klasis Kairatu, yang turut dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa serta Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama.
La Nyong berharap pemerintahan yang baru mampu memperbaiki sistem birokrasi dan tata kelola pendidikan agar permasalahan serupa tidak terus berulang. Ia juga mendorong perhatian lebih terhadap sekolah-sekolah di wilayah terpencil agar kualitas pendidikan di SBB bisa meningkat secara merata.
Dengan adanya perhatian dari berbagai pihak, diharapkan masalah ketidakhadiran guru PNS di sekolah swasta dapat segera ditindaklanjuti demi masa depan pendidikan di SBB. (**)
