Saumlaki, Wartamaluku.com – Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) tercatat hanya 4,20 persen, menempatkan daerah ini dalam kategori ketergantungan fiskal ekstrem terhadap Pemerintah Pusat, Rabu (26/11)
Penilaian tersebut disampaikan pemerhati kebijakan daerah, Nikolas Besitimur, yang menyebut kondisi ini sebagai alarm serius bagi masa depan pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan analisis data pendapatan daerah, KKT setiap tahun menerima lebih dari Rp700 miliar dana Transfer ke Daerah (TKD). Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp21 miliar, setara 4,20 persen dari total pendapatan.
Besitimur menggarisbawahi bahwa struktur pendapatan tersebut menunjukkan minimnya kemampuan fiskal lokal untuk membiayai kebutuhan daerah secara mandiri.
“Angka 4,20 persen menggambarkan bahwa daerah belum mampu menggerakkan ekonominya sendiri. Hampir seluruh aktivitas fiskal bertumpu pada bantuan pusat,” ujarnya.
Dalam klasifikasi nasional, daerah dengan PAD di bawah 25 persen dinyatakan berada dalam tingkat ketergantungan sangat tinggi. Dengan posisi hanya 4,20 persen, KKT masuk kategori terendah dan dinilai belum memiliki kapasitas fiskal yang kuat.
Besitimur mengingatkan, ketergantungan ekstrem dapat berdampak luas apabila terjadi perubahan kebijakan pusat.
“Jika transfer pusat terhenti setahun saja, dampaknya sangat besar. KKT belum memiliki cadangan pendapatan yang cukup untuk mempertahankan layanan publik,” ucapnya.
Selain rendahnya nilai PAD, Besitimur menilai masalah utama ada pada kurangnya inovasi dan terobosan dalam menggali potensi ekonomi lokal. Sektor-sektor potensial seperti perikanan, pariwisata, jasa usaha, pengelolaan aset daerah, hingga peluang investasi dinilai belum dikelola secara optimal.
“Tanimbar punya potensi besar. Masalahnya bukan hanya jumlah PAD, tetapi kurangnya terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Besitimur menyebut ketergantungan fiskal ekstrem dapat memicu risiko jangka panjang, antara lain:
Terhambatnya pembiayaan belanja wajib pemerintah daerah.
Terhentinya pembangunan infrastruktur jika aliran dana pusat terganggu.
Menurunnya kualitas layanan publik.
Minimnya ruang fiskal untuk menjalankan program prioritas.
Ia menekankan bahwa kemandirian fiskal merupakan fondasi utama untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Tak hanya itu, Besitimur menyoroti bahwa potensi strategis seperti perikanan, wisata budaya, kawasan pesisir, serta proyek nasional Blok Masela, belum berdampak signifikan terhadap PAD.
“Daerah lain yang sumber dayanya terbatas bisa mandiri karena tata kelola yang inovatif. Ketergantungan pada pusat tidak bisa menjadi pola jangka panjang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Besitimur menilai kondisi fiskal saat ini menjadi momentum bagi Pemkab Kepulauan Tanimbar untuk menata ulang strategi pendapatan, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan memaksimalkan potensi ekonomi lokal.
“Jika arah kebijakan tidak diperbaiki, KKT akan terus berada dalam lingkaran ketergantungan. Pemerintah daerah harus mengambil langkah konkret dan inovatif untuk membangun kemandirian fiskal yang berkelanjutan,” tutupnya. (WM/tim)
