Masyarakat Belum Maksimal Rasakan Listrik , DPRD Maluku Pertanyakan

Ambon, Wartamaluku.com – Lagi – lagi persoalan kelistrikan di Maluku menjadi sorotan DPRD Provinsi Maluku. Pasalnya DPRD menilai persoalan kelistrikan di Maluku belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Hal ini diutarakan Komisi II DPRD Maluku saat melakukan rapat mitra bersama PT PLN Wilayah IX Maluku-Maluku Utara terkait kelistrikan di 11 kabupaten/kota di Maluku yang dipimpin Ketua- Komisi II, Saudah Tethool yang dihadiri anggota komisi yang digelar di ruang paripurna DPRD Maluku, Rabu(9/9).

”Selalu masalah rentang kendali menjadi alasan PT PLN padahal janji PT PLN untuk terang diseluruh pelosok . Dengan adanya pandemi masyarakat semakin kesulitan ketika anak-anak sekolah belajar dengan sistim virtual yang memerlukan tenaga listrik ” ujar wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Turaya Samal asal dapil Seram Bagian Barat.

Hal senada juga ditegaskan Wakil Ketua Komisi II , Temmy Oersepuny terkait kelistrikan di kepulauan Aru. Pasalnya listrik tidak maksimal dala. Melayani pelanggan.

“Didalam kota Aru saja listrik sering padam apalagi yang ada di pulau ? Kita mengharapkan PT PLN dapat melistriki wilayah wilayah agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku” ujar Oersepuny.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Maluku, Wahid Laitupa menyoroti daerah yang belum terlistriki. Karena masyarakat sangat membutuhkan aliran listrik bagi kebutuhan keseharian. Pasalnya PT PLN tidak terbuka terkait kendala yang menyebabkan listrik menyala tidak merata.

“Perlu ada pemetaan dengan memberikan zona mana yang sangat sulit bagi PT PLN dalam hal memberikan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat di Maluku. Kita juga perlu keterbukaan dari PT PLN terkait persoalan kelistrikan di Maluku” ujar Laitupa.

Ketua Komisi II, Saudah Tethool menitikberatkan pada daerah- daerah yang belum teraliri listrik terutama daerah kecamatan dan pedesaan di Maluku.

Kepada Komisi, GM PT PLN Maluku- Maluku Utara T. Widow mengatakan jika terkait masalah kelistrikan di Seram Bagian Timur perlu dilakukan kerjasama. Sementara mesin mesin yang ada harus sesuai dengan standar yang diberlakukan PT PLN.

“Sementara di beberapa daerah diusahakan agar bisa terpenuhi kelistrikan bagi kebutuhan masyarakat.Memang ada beberapa kendala terkait kondisi mesin namun selalu diusahakan lebih baik,” ujarnya. (WM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *