Ambon, Wartamaluku.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku menetapkan sikap politik baru yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis maritim dan kemandirian daerah kepulauan. Penegasan ini disampaikan Sekretaris DPD PDIP Nangsy Purmiasa dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor, DPD PDIP Maluku, Senin (3/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa arah politik PDIP lima tahun ke depan akan berfokus pada tema besar “Kedaulatan Maritim Maluku Jalan Kerakyatan Menuju Keadilan Sosial.” ungkapnya.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan program strategis nasional PDIP pasca Kongres, yang menempatkan pembangunan kekuatan maritim sebagai poros utama akselerasi pembangunan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.
“Kita membangun berdasarkan wawasan kontinental, namun sering melupakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Karena itu, PDIP Maluku ingin menghidupkan kembali wawasan kepulauan dengan membangun dari laut untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP
Benhur G. Watubun menegaskan bahwa arah perjuangan PDIP di Maluku akan difokuskan pada penguatan kedaulatan maritim sebagai basis utama pembangunan daerah.
Watubun menjelaskan bahwa Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan sumber daya laut yang melimpah, hanya terdiri dari empat pulau besar yakni Pulau Buru, Seram, Wetar, dan Ambon, serta ratusan pulau kecil yang menyimpan potensi alam luar biasa. Karena itu, kata Watubun, PDIP Perjuangan akan terus memperjuangkan agar laut dijadikan sumber kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat maritim.
“Kongres Ketiga PDIP telah menetapkan laut sebagai penanda depan. Artinya, laut bukan lagi halaman belakang, tetapi wajah depan bangsa. Kita harus menjaga laut, menjaga sungai, dan melakukan penghijauan di seluruh pulau besar maupun kecil sebagai wujud politik hijau PDIP,” ujar Watubun.
Ia juga menegaskan, pasca Konvensi dan evaluasi internal partai, PDIP Maluku akan melakukan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk Universitas Pattimura (Unpatti), untuk mengintegrasikan visi partai ke dalam kepentingan publik daerah. Langkah awal yang akan dilakukan adalah gerakan penghijauan dan pemulihan ekosistem laut sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan.
Selain itu, Watubun menyoroti pentingnya pemerataan dana bagi hasil sektor maritim antara pusat dan daerah. Ia menilai, daerah-daerah kepulauan seperti Maluku sering kali dirugikan karena hasil tangkapan laut dilepaskan di tengah laut tanpa memberi manfaat ekonomi bagi daerah asal.
“PDIP akan berjuang agar distribusi anggaran maritim adil. Maluku harus memperoleh porsi yang sama, bahkan lebih besar, mengingat tingginya biaya transportasi dan tantangan geografis,” tegasnya.
Watubun juga menyinggung soal evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur, kesehatan gratis, dan perumahan rakyat.
Menurutnya, partai tidak boleh diam terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, sebab PDIP adalah partai yang dinamis dan berorientasi pada perubahan.
“Tujuan PDIP merebut kekuasaan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memanifestasikan visi dan misi partai agar berpihak kepada kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Ditambahkan, terkait dinamika politik di Maluku pasca Pilgub, Watubun menyatakan bahwa PDIP tetap bersikap dewasa dan konstruktif, serta akan terus berjuang melalui jalur konstitusional untuk memastikan seluruh aspirasi rakyat Maluku masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Watubun menegaskan bahwa perjuangan PDIP di Maluku adalah perjuangan ideologis dan ekologis, untuk menjadikan laut sebagai simbol kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
“Kita akan terus bekerja, bersuara, dan berjuang untuk Maluku yang berdaulat di laut dan sejahtera di darat,” pungkasnya. (WM/tim).
