Ambon,Wartamaluku.com – Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapratama – Semarang, menggandeng Universitas Pattimura (Unpatti) menggelar Focus Grup Discusion (FGD) terkait penelitian berjudul “Peran Teori Komunikasi Massa dan Transformasi Birokrasi Digital Dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City di Kota Ambon”.
Kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Kominfo dan Persandian, dilaksanakan Kamis (20/8/26) di Ruang Vlissingen Balai Kota, dan dibuka secara resmi oleh kepala Dinas, Ronald H. Lekransy yang juga menjadi salah satu pembicara utama.
Lekransy dalam paparannya tentang Ambon Smart City menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi di Kota Ambon antara lain kepadatan penduduk yang tinggi, pelayanan Kesehatan yang berlebihan, tata ruang yang buruk, permasalahan sampah dan kemacetan, hingga integrasi layanan digital antar OPD yang masih lemah.
Guna menjawab semua permasalahan tersebut, maka Pemkot Ambon dalam pengembangan Smart City bukan sekedar membangun aplikasi, namun bagaimana mewujudkan perubahan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi.
“Implementasinya melalui tahapan seleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi dan transformasi, dengan prinsip Technology, Governance , Data , People, Sustainability,” ujarnya.
Lebih jauh Kepala Dinas Kominfo mengungkapkan, Program Ambon Smart City yang telah dimulai sejak tahun 2017 hingga saat ini mencakup enam dimensi utama yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society serta Smart Environment.
Pada tahun 2025, Kota Ambon masuk sebagai 10 Kota besar yang dievaluasi secara nasional dan berdasarkan hasil evaluasi Smart City tersebut Kota Ambon mendapatkan nilai 3,6 (skala 4).
“Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi,” imbuhnya.
Lekransy menegaskan Ambon Smart City diarahkan menjadi model transformasi tata kelola berbasis pemerintahan teknologi, data, SDM, pelayanan publik, dan kemiskinan.
“Enam dimensi Smart City menjadi kerangka untuk mengintegrasikan berbagai program OPD sehingga teknologi tidak berhenti pada aplikasinya, namun menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, aman, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” bebernya.
Sementara itu, Keynote Speaker lainnya yakni Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP Unpatti, Prof. Jusuf Madubun, dalam paparannya menjelaskan Smart City bukan sekedar kota yang menggunakan teknologi cerdas, namun kota yang mampu mengubah data menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keputusan, keputusan menjadi pelayanan, dan pelayanan menjadi kepercayaan publik.
Menurut Madubun, Ambon Smart City tidak cukup dibangun dengan teknologi, karena itu Transformasi birokrasi digital Kota Ambon, harus memperkuat kapasitas dan birokrasi budaya yang diperlukan pada nilai dan kearifan lokal Ambon dan Maluku.
“Birokrasi digital bukan tujuan akhir, tetapi yang dibutuhkan adalah transformasi dari Birokrasi Konvensional, ke Digital, dan Terintegrasi, Data-Driven, menuju Kota Cerdas yang Citizen-Centered,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Ketua Tim Peneliti UNIKA Soegijapranata, Andreas Pandiangan mengungkapkan Penelitian Peran Teori Komunikasi Massa Dan Transformasi Birokrasi Digital Dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City Di Kota Ambon yang menerima hibah BIMA dari Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI pada tahun 2026.
Yang jelas, Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan merumuskan teori pengembangan dan strategi komunikasi massa dan transformasi birokrasi digital sebagai bagian penting Smart City di Kota Ambon.
“Penelitian ini juga bertujuan untuk bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dengan menyediakan platform masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Pemkot Ambon, serta menggali dan merumuskan karakteristik birokrasi digital sebagai pendukung Smart City di Kota Ambon,” pungkas Andreas (**)
