Pilkada MBD Jadi Taruhan Integritas KPUD

  • Whatsapp

Tiakur, Wartamaluku.com – Integritas KPUD Maluku Barat Daya akan dipertaruhkan pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang dihelat serentak di seluruh indonesi pada 23 September 2020 mendatang. Hal ini ditegaskan ketua KPUD MBD Alupaty Demny dalam sambutannya pada pelantikan dan pengambilan sumpah panitia pemilihan kecamatan (PPK) se Kabupaten Maluku Barat Daya yang digelar di aula penginapan michelle chelline desa kaiwatu Kecamatan Moa Lakor beberapa waktu lalu.

Menurutnya saat ini ada 170 daerah di Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak bulan september mendatang dan dari 170 daerah tersebut ada 4 daerah di Maluku yang ikut melaksanakan pilkada yakni, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya dan Buru Selatan.

Dari ke – 4 daerah ini yang paling seksi adalah pilkada Maluku Barat Daya dimana seluruh pemberitaan di berbagai media massa selalu mengulas pilkada MBD sehingga tidak lagi menjadi konsumsi para elite namun menjadi perbincangan seluruh lapisan dan elemen masyarakat dari kota hingga pedesaan. Ungkapnya.

Dikatakan, selain seksi untuk di bicarakan, banyak kalangan juga yang menilai dan beranggapan bahwa proses demokrasi di Maluku Barat Daya seolah terdegradasi sehingga kita (KPUD dan jajarannya) harus membuktikan bahwa stigma tersebut salah tegasnya kepada seluruh peserta yang hadir pada acara tersebut.

“KPUD akan mempertaruhkan intergritanya pada pilkada kali ini agar dapat meyakinkan publik bahwa hasil yang dihasilkan lewat proses demokrasi adalah benar-benar berkualitas dan dapat diterima oleh semua seorang” ujarnya sembari menambahkan, dimana-mana penyelenggara di setiap tempat akan menjadi teman bagi yang menang dan lawan bagi yang kalah.

Namun dia berjanji bahwa pilkada kali ini KPUD akan bekerja keras untuk mewujudkan pilkada yang damai, aman, jujur, adil dan bertanggungjawab tandasnya.

Baginya untuk mewujudkan impian tersebut maka kuncinya adalah bagaimana menjaga integritas diri dan lembaga untuk tidak boleh diintervensi oleh siapapun baik itu partai politik maupun calon.

“Kuncinya hanya satu yaitu, laksanakan tugas sesuai dengan aturan dan harus menjaga integritas diri dan lembaga,” tegasnya. (WM/Jgr).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *