Masohi,Wartamaluku.com- Porgram KB merupakan program sasaran dan kebijakan pemerintah yang penting dan strategis sebagai investasi pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara termasuk di daerah kabupaten Maluku Tengah.” Demikian ungkapWakil Bupati Malteng Marlatu L. Leleury, SE saat membuka kegiatan Workshop Kampung Keluarga Berencana (KB) tingkat kabupaten Maluku Tengah tahun 2016 Menurutnya, sebagai forum komunikasi lintas sektor, workshop mampu menghasilkan kesepakatan dan mewujudkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga di kabupaten yang berjuluk Pamahanunusa ini. Hal ini disadari sebab pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menghasilkan generasi bangsa yang tidak berkualitas. Dengan demikian jelas Leleury , pemerintah baik di tingkat pusat hingga di daerah bersama masyarakat mengalami berbagai macam tantangan dan kendala terutama pada upaya penurunan tingkat kelahiran, penguatan ketahanan keluarga maupun peningkatan pendapatan keluarga. Menyikapi hal ini maka program KB memiliki peran untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi lebih dari itu sebagai wahana peningkatan kualitas penduduk dan kesejahteraan keluarga sebagai implementasi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga secara baik,” kalau pemerintah daerah bersama seluruh stakholder dan masyarakat lemah dalam menggarap program KB maka sudah tentu daerah maupun masyarakat akan semakin miskin, dan bahkan pembangunan di daerah ini akan berjalan lamban” jelasnya Sebagai orang nomor dua di malteng, Leleury membenarkan kalau hingga kini hampir di semua negeri maupun kelurahan masih minimnya jumlah peserta KB . Untuk itu pemerintah akan melaksanakan program kampung KB di tingkat negeri/desa dan kelurahan di beberapa daerah yang di kategorikan miskin, padat penduduk, akses kesehatan berkurang, wilayah kumuh maupun pada wilayah pesisir atau nelayan. Guna mencapai hasil yang maksimal melalui pembentukan kampung KB tersebut Leleury mengharapkan dukungan data kependudukan yang akurat serta adanya hubungan kerja sama dan koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan masyarakat seperti tokoh agama maupun tokoh adat serta para pemangku kepentingan dan stakeholder di bumi pamahanunusa ini, pintanya. (WM-03)