Ambon,Wartamaluku.com —Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), khususnya di Pulau Moa dan Wetar, kembali menjadi sorotan. Salah satu tokoh pemuda MBD, Kilyon Yosri Maularak, mempertanyakan keseriusan Pertamina dalam mengatasi masalah yang menurutnya sudah menjadi “penyakit tahunan” bagi masyarakat di wilayah tersebut.
“Saat ini hanya satu dari dua SPBU di Pulau Moa yang beroperasi. Padahal, SPBU yang tidak beroperasi telah mengantongi Surat Keterangan Layak Fungsi (SLF). Namun hingga kini, Pertamina belum membuka blokir terhadap SPBU tersebut, sehingga distribusi BBM menjadi tidak maksimal dan menyebabkan antrean panjang serta lonjakan harga, bahkan di Wetar masyarakat terpaksa membeli BBM hingga Rp50.000 per liter”, ungkap Maularak kepada media di Ambon, jumat, (11/06/2025).
Menurut Maularak yang mewakili keresahan masyarakat Pulau Moa dan Wetar MBD, ini menuding Pertamina turut andil menciptakan kelangkaan BBM di wilayah tersebut.
Maularak juga menyoroti lambannya tindakan dari Pertamina untuk mengaktifkan kedua SPBU yang sudah dinyatakan layak secara administratif. Ia menduga adanya kepentingan tertentu yang membuat proses pengaktifan SPBU tersebut terkatung-katung.
Ia juga menuntut kejelasan dan evaluasi dari Pertamina serta meminta DPRD Provinsi Maluku, khususnya Komisi II dan juga Gubernur Maluku untuk memanggil pihak Pertamina guna mempertanggungjawabkan persoalan ini.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, John Laipeny, menyatakan bahwa lokasi SPBU yang tidak beroperasi saat ini memang dinilai tidak strategis dan menyalahi aturan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa Pertamina terbuka terhadap pembangunan SPBU baru asalkan semua dokumen telah memenuhi syarat.
Laipeny juga menilai bahwa akar persoalan berada di tingkat Pemerintah Daerah yang belum merespons atau menyetujui dokumen yang dibutuhkan oleh Pertamina.
“Saya mengimbau Pemda MBD agar lebih proaktif dan berpihak kepada kepentingan rakyatnya”, ujar politisi partai Gerindra ini.
Lebih lanjut terkait kelangkaan BBM di MBD Laipeny menjelaskan kelangkaan BBM di MBD dinilai bukan hanya persoalan teknis distribusi, tetapi juga berkaitan erat dengan proses administrasi dan koordinasi antara Pemda dan Pertamina.
“Karena itu tokoh pemuda, masyarakat dan DPRD sama-sama mendorong agar pemerintah daerah dan Pertamina duduk bersama menyelesaikan masalah ini demi kepentingan masyarakat”. Tutur Laipeny (WM/tim).
