Ambon,Wartamaluku.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar pertemuan bersama tim penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi pada Jumat (30/01/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi di Kota Ambon.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Tahun 2025–2027 merupakan langkah strategis yang sangat penting. Dokumen roadmap ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen edukasi dan literasi untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjaga ketersediaan barang, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif.
“Setiap daerah dituntut mampu mengidentifikasi faktor penyebab inflasi dan mengambil langkah-langkah konkret melalui koordinasi rutin, termasuk mengikuti rapat pengendalian inflasi secara terpusat setiap pekan,” ujar Bodewin Wattimena.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, inflasi di Kota Ambon pada periode sebelumnya sempat berada pada angka cukup tinggi. Hal ini terutama dipicu oleh komoditas yang harganya diatur pemerintah pusat (administrative price), seperti tiket pesawat, bahan bakar minyak (BBM), cukai rokok, dan beras. Saat ini, kontribusi inflasi terbesar masih berasal dari sektor tersebut sehingga diperlukan koordinasi intensif dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM.
Selain itu, inflasi di Kota Ambon juga dipengaruhi oleh komoditas bergejolak (volatile food) seperti ikan, sayur-mayur, serta kebutuhan pokok lainnya. Untuk sektor ini, pemerintah daerah memiliki peran besar dalam mengendalikan harga melalui berbagai strategi intervensi yang tepat.
Wali Kota menekankan bahwa roadmap yang disusun tidak boleh berhenti sebagai dokumen semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ia mencontohkan kenaikan harga ikan yang hampir setiap tahun terjadi akibat faktor musim.
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya sudah dapat diantisipasi melalui langkah-langkah konkret seperti pembelian dan penyimpanan ikan saat stok melimpah, intervensi pasar, maupun distribusi kepada masyarakat.
“Pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan pelaporan data, tetapi harus disertai aksi nyata di lapangan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain upaya internal, kerja sama antar daerah juga menjadi fokus penting dalam pengendalian inflasi, terutama untuk komoditas seperti cabai rawit. Meski kerja sama telah terjalin, implementasinya dinilai belum optimal karena dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat Kota Ambon. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme distribusi yang lebih efektif serta kepastian pasokan agar harga tetap stabil, khususnya menjelang hari besar keagamaan.
Pemerintah Kota Ambon juga terus mendorong inovasi daerah, salah satunya melalui gerakan urban farming dengan memanfaatkan lahan kosong untuk menanam komoditas pangan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Secara keseluruhan, pertemuan TPID tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam mengendalikan inflasi secara terukur, berbasis data, dan berkelanjutan. Dengan dukungan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), koordinasi lintas sektor yang kuat, serta optimalisasi potensi lokal, diharapkan stabilitas harga di Kota Ambon dapat terus terjaga demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (WM/yk).
