Ambon,Wartamaluku.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Yan Zamora Noach, meminta Pemerintah Provinsi Maluku hadir memastikan proses perekrutan tenaga kerja untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela berlangsung adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pencari kerja di Maluku.
Yan menilai proses perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh Petrosea untuk kebutuhan PSN Blok Masela telah menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan generasi muda dan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
“Perekrutan tenaga kerja untuk PSN Blok Masela dianggap tidak adil dan melukai hati seluruh masyarakat Maluku, secara khusus generasi muda dan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya,” kata Yan kepada wartawan, Rabu, 30/09/2026
Menurutnya, proses perekrutan tenaga kerja untuk proyek tersebut seharusnya memberikan peluang yang sama kepada seluruh masyarakat pencari kerja di Maluku. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil peran agar proses perekrutan tidak menimbulkan kesan adanya ketidakadilan terhadap tenaga kerja lokal.
“Perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh Petrosea ini sangat melukai hati kami. Pemerintah provinsi seharusnya bisa memediasi semua ini untuk memberikan rasa keadilan,” tegasnya.
Yan mengaku telah meminta tanggapan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku terkait persoalan tersebut. Ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian kepada pihak penerima tenaga kerja agar pola perekrutan dapat diubah dan membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak Maluku.
Ia secara khusus meminta agar anak-anak Maluku Barat Daya turut mendapat kesempatan dalam proses perekrutan tenaga kerja Blok Masela.
“Berikanlah kesempatan kepada semua anak Maluku, secara khusus anak-anak Maluku Barat Daya yang juga merupakan daerah penghasil, bukan daerah pendukung,” ujarnya.
Minta Anggaran Penyiapan Tenaga Kerja
Selain menyoroti proses perekrutan, Yan juga meminta Pemprov Maluku memperkuat keberpihakan anggaran untuk menyiapkan tenaga kerja profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan dunia kerja.
Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan anak-anak Maluku dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sehingga mereka memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja, termasuk untuk proyek-proyek strategis di daerah.
Yan mengatakan, persoalan tersebut telah disampaikannya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat Badan Anggaran DPRD Maluku saat pembahasan APBD Perubahan 2026 beberapa hari lalu.
“Saya sudah menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada saat rapat Badan Anggaran dalam rangka pembahasan APBD Perubahan 2026 untuk memberikan perhatian serius, khusus keberpihakan anggaran Pemda dalam penyiapan tenaga kerja profesional,” katanya.
Minta Kebutuhan Tenaga Kerja Blok Masela Dibuka
Yan juga meminta Gubernur Maluku berkoordinasi dengan pihak Inpex untuk membuka informasi secara pasti dan transparan mengenai kebutuhan tenaga kerja pada PSN Blok Masela.
Informasi tersebut, kata dia, harus mencakup jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan serta kualifikasi pendidikan, keahlian maupun sertifikasi yang dipersyaratkan.
Menurut Yan, keterbukaan informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja penting agar masyarakat Maluku dapat mempersiapkan diri dan mengikuti proses perekrutan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
“Sampai saat ini belum ada informasi itu dari Inpex dan terkesan tertutup,” ungkapnya.
Karena itu, Yan berharap Gubernur Maluku dapat mengambil langkah konkret untuk memastikan adanya keterbukaan informasi dan kesempatan yang adil bagi masyarakat Maluku dalam perekrutan tenaga kerja PSN Blok Masela.
“Harapan kami, Pak Gubernur harus hadir memberikan rasa keadilan bagi semua masyarakat Maluku,” tandasnya. (WM/yk)
