Ambon,Wartamaluku.com – Sebanyak 650 agen pendamping digitalisasi bantuan sosial yang tergabung dalam Aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bekerja sama dengan Kementerian PAN-RB dan Bank Indonesia Provinsi Maluku, di Ruang Vlisingen Balai Kota Ambon, Selasa (12/05/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tokoh agama yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program bantuan sosial berbasis digital di Kota Ambon.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Cahyono Tri Birowo, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, Sekretaris Kota Ambon Roberd Sapulette, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon, serta para agen pendamping bansos.
Dalam program tersebut, para agen akan bertugas melakukan pemetaan dan penginputan data warga, membantu proses verifikasi lapangan, mensosialisasikan program bantuan sosial, hingga melakukan pendampingan masyarakat melalui aplikasi bansos digital Perlinsos.
Dari total 650 agen yang disiapkan, tercatat sebanyak 586 agen telah teraktivasi, sementara 64 lainnya masih dalam proses aktivasi.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN-RB karena Kota Ambon dipilih sebagai salah satu daerah percontohan atau piloting program bantuan sosial digital di Indonesia.
Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi sebuah kebanggaan di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi Kota Ambon.
“Di tengah berbagai keterbatasan yang ada, Kota Ambon masih diberikan kesempatan bersama kota-kota besar lainnya di Indonesia untuk menjadi daerah piloting bantuan sosial digital,” ujarnya.
Wattimena mengakui, persoalan bantuan sosial selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat, terutama menyangkut mekanisme pendataan hingga penentuan penerima bantuan yang dinilai belum sepenuhnya objektif.
“Rata-rata subjektivitas di lapangan mulai dari RT/RW, kelurahan hingga kecamatan belum mampu menjamin bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Karena itu, dirinya berharap transformasi digital melalui aplikasi Perlinsos mampu menghadirkan sistem yang lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada peran para agen pendamping di lapangan.
“Kehadiran agen ini nantinya akan menentukan kesuksesan program bansos digital. Karena itu para peserta harus memahami secara teknis tahapan dan mekanisme program agar saat implementasi tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegasnya.
Meski memiliki karakteristik berbeda dengan kota-kota besar lain di Indonesia, Wattimena optimistis pelayanan publik di Kota Ambon tetap mampu bersaing.
“Kota Ambon tidak mungkin sama dengan kota lain seperti Surabaya, tetapi dari sisi pelayanan Kota Ambon masih yang terbaik,” pungkasnya. (WM/yk)
