Ambon, Wartamaluku.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi meluncurkan sistem pembayaran retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) secara non-tunai di Pasar Arumbai, Kota Ambon, Kamis (12/11/2026). Penerapan sistem digital ini bertujuan meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi, memperbaiki kualitas pelayanan publik, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam sambutannya mengapresiasi dukungan Bank Maluku Maluku Utara yang telah berkontribusi dalam mendorong transformasi digital, khususnya pada sektor pelayanan dan pengelolaan retribusi perikanan.
Menurut Bodewin, perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, efektif, dan transparan. Apalagi, selama ini pemerintah menerima berbagai masukan dan keluhan masyarakat terkait mekanisme pemungutan retribusi yang masih dilakukan secara tunai.
Ia menilai, sistem pembayaran tunai berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak dikelola secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan transaksi non-tunai menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh penerimaan retribusi tercatat dengan baik serta mencegah kemungkinan penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
“Pembayaran secara non-tunai ini untuk menjamin bahwa setiap uang yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah benar-benar masuk dan digunakan sebagaimana mestinya, bukan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” tegas Bodewin.
Ia juga menjelaskan, keberadaan Tempat Pelelangan Ikan bukan semata-mata menjadi tempat pemungutan retribusi, tetapi memiliki fungsi penting dalam melindungi nelayan dan pedagang agar proses transaksi jual beli ikan berlangsung tertib serta memberikan manfaat bagi semua pihak.
Bodewin berharap, penerapan sistem pembayaran digital tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan TPI sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.
Ia mengungkapkan, perkembangan digitalisasi Kota Ambon menunjukkan hasil positif. Hal tersebut terlihat dari sejumlah indikator, termasuk indeks kota cerdas (smart city) dan capaian transaksi pemerintah daerah yang telah mencapai 95,3 persen.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, perbankan, pengelola TPI, nelayan hingga para pedagang.
“Semua yang dilakukan pemerintah ini bertujuan baik. Tidak ada pemerintah yang ingin menyusahkan rakyat. Karena itu, dukungan masyarakat sangat penting agar setiap inovasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon, Henly Claudya Simatauw, S.Pi, menjelaskan bahwa peluncuran sistem pembayaran retribusi TPI secara non-tunai merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Dinas Perikanan Kota Ambon dan Bank Maluku Maluku Utara.
Henly mengatakan, penerapan sistem tersebut telah melalui sejumlah tahapan persiapan, mulai dari sosialisasi kepada wajib retribusi pada Juni 2026, dua kali uji coba pembayaran non-tunai, hingga penyempurnaan sistem berdasarkan kebutuhan dan kondisi pelayanan di lapangan.
Sebelum peluncuran resmi, pihaknya juga kembali melakukan sosialisasi kepada para wajib retribusi guna memastikan kesiapan dalam menggunakan sistem pembayaran digital tersebut.
Untuk mendukung implementasi program ini, Bank Maluku Maluku Utara menyediakan sejumlah fasilitas, yakni aplikasi Sirip Ikan, dua unit mesin Electronic Data Capture (EDC), serta 52 kartu uang elektronik dengan saldo awal masing-masing sebesar Rp50.000 bagi para wajib retribusi.
Henly menyampaikan apresiasi kepada Bank Maluku Maluku Utara atas dukungan tersebut. Menurutnya, penerapan sistem ini juga merupakan bagian dari upaya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Ambon dalam memperluas penggunaan transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Ia menambahkan, pelaksanaan program tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta regulasi terkait tata kelola distribusi hasil perikanan di tempat pelelangan ikan.
Henly menegaskan, tujuan utama penerapan pembayaran retribusi non-tunai adalah menciptakan sistem pemungutan yang lebih efektif, efisien, transparan, tertib, dan akuntabel.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sistem tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan retribusi sebagai salah satu sumber PAD Kota Ambon.
Karena itu Ia berharap, peluncuran ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar diikuti dengan penerapan sistem pembayaran digital secara konsisten dan berkelanjutan.
Dengan demikian, pengelolaan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan Pasar Arumbai diharapkan semakin tertib, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah meningkat, serta kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan daerah dapat terus dioptimalkan. (**)
